Jambi, 4 Desember 2023 – Gubernur Jambi Bapak Al Haris, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Bapak Burhani AS, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 Regional Jambi. Acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Jambi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah di Provinsi Jambi.
DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para Menteri, pimpinan Lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan DIPA tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini DIPA tidak diserahkan secara fisik melainkan secara digital sebagai hasil dari penyederhanan proses bisnis dan automasi dokumen.
“Ditengah gejolak ekonomi global dan geopolitik serta terjadinya El Nino yang mempengaruhi harga pangan, Kinerja perekonomian Provinsi Jambi tetap dapat tumbuh positif dengan angka pertumbuhan Triwulan III 2023 sebesar 4,9 % (yoy) dan tingkat inflasi bulan November pada angka 3,75% (yoy). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tumbuh positif, meningkat 0,62 poin menjadi 73,73 (Kategori Tinggi). Seluruh Indikator pembentuk IPM tumbuh positif, Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi,” ungkap Bapak Burhani AS.
Perkembangan Fiskal Regional Provinsi Jambi:
- Realisasi Pendapatan APBN per 30 November 2023 tercatat sebesar Rp 7,29 Triliun atau 103,25% dari target sebesar Rp 7,06 Triliun. Sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp 19,36 Triliun atau 84,27% dari total alokasi sebesar Rp 22,98 Triliun. Capaian kinerja belanja APBN tersebut terealisasi secara merata, baik untuk belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (75,05%), maupun belanja Transfer ke Daerah (89,98%) yang menjadi komponen APBD di regional Provinsi Jambi.
- Dari sisi realisasi APBD, realisasi pendapatan APBD per 30 November 2023 sebesar Rp 13,94 Triliun atau sebesar 74,17% dari target Rp 18,8 Triliun. Untuk realisasi belanja APBD per 30 November 2023 sebesar Rp 14,54 Triliun atau sebesar 72,41% dari pagu sebesar Rp 20,08 Triliun.
- Jika melihat fungsi APBN sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kami berharap agar satuan kerja K/L dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sisa waktu TA 2023 untuk mengakselerasi penyelesaian target output yang telah ditetapkan serta ikutan realisasi belanjanya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pokok-Pokok APBN 2024:
- APBN 2024 telah disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi.
- Secara nasional, Target Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.802,3 Triliun dan didukung dengan upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.
- Sementara itu, Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp3.325,1 Triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 Triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 Triliun.
- Dapat kami laporkan, defisit APBN tahun 2024 sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp522,8 triliun dikelola dengan pembiayaan utang yang sangat terukur, efisien, serta kompeten. Termasuk pemanfaatan cash buffer yang dimiliki Pemerintah untuk dapat menjaga rasio utang.
“Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2024 dapat segera ditindaklanjuti agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya langsung secara maksimal,” ungkap Burhani AS selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam kalimat penutupnya.
