Menyatukan Langkah Menyambut Akhir Tahun Anggaran 2017 Melalui In House Training Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk pelatihan dengan metode in house training bagi Unit Kepatuhan Internal pada Kanwil maupun KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Selasa, 19 September 2017. Kegiatan pelatihan yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Mirza Effendi diikuti oleh seluruh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV dan pegawai pada Bidang SKKI serta Kepala Seksi MSKI/VERAKI serta satu pelaksana dari 15 KPPN di Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang SKKI, Enang R Abdie melaporkan bahwa narasumber yang diundang untuk menyampaikan materi adalah dari Bagian Kepatuhan Internal Sesditjen Perbendaharaan dengan harapan dapat memberikan pencerahan dalam rangka menyamakan langkah untuk memahami teknis pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan di Jawa Tengah.
Penyatuan langkah ini diperlukan terutama menjelang akhir tahun anggaran yang tidak dapat dipungkiri bahwa volume pengajuan permintaan pembayaran dari Satker semakin meningkat yang telah mulai terasa pada pekan terakhir bulan September ini. Petugas Pemantauan harus lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya sebagai upaya menjaga dipenuhinya SOP pada penerbitan SP2D LS Non Gaji, kegiatan e-rekonsiliasi, penyusunan laporan Barang Milik Negara, serta pertanggungjawaban UP/TUP.
Pada kesempatan menyampaikan materinya, Hasan Luthfi, Kasubbag Pemantauan Pengendaian Internal menyatakan bahwa kegiatan yang menjadi obyek pemantauan dalam Rencana Pemantauan Tahunan pada 2017 dipilih dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan tusi masing-masing unit kerja dan telah memiliki SOP dan/atau peraturan terkait, kompleksitas dan volume kerja yang tinggi, mempertimbangkan faktor risiko dalam pelaksanaan tusi serta kerentanan terhadap fraud.
Adapun Arif Kurniadi, Kasubbag Manajemen Risiko, menegaskan bahwa dalam rangka pengembangan budaya sadar risiko diperlukan komitmen pimpinan. komunikasi yang berkelanjutan, pemberian penghargaan atas terlaksananya Manajemen Risiko serta pengintegrasian proses bisnis dengan melibatkan proses MR dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan membangun SOP atau sistem pengendalian yang baru atas pelaksanaan mitigasi yang terbukti berjalan dengan efektif.Pada sesi penerapan Manajemen Risiko, turut hadir sebagai peserta adalah seluruh pejabat Eselon III yang merupakan Koordinator Risiko pada Bagian Umum, Bidang PPA I dan PPA II, PAPK dan SKKI. Sebagai penutup, dilakukan reviu Profil Risiko pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.#4J3N6@092017.-