Semarang, 20 September 2017
Gubernur Jawa Tengah : “ Bank tidak usah pakai dasi tapi pakai kaos dan turun ke pasar-pasar, ke para pelaku UMKM dan tawarkan kredit dengan bunga ringan, tagih angsurannya secara langsung, jadi tidak ada lagi ruang gerak bagi para rentenir “
Bertempat di Hotel Santika Premiere Semarang, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu/20 September 2017 menyelenggarakan seminar dengan tema “ RAPBN 2018: Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan “.
Kegiatan tersebut merupakan wujud dari kerjasama Kementerian Keuangan dengan berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Melalui kerjasama dimaksud informasi mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dapat tersampaikan kepada daerah dengan lebih cepat dan akurat. Seminar yang diselenggarakan di Semarang tersebut merupakan rangkaian kegiatan serupa yang diselenggarakan di 15 kota di Indonesia. Semarang, Jawa Tengah merupakan kota ke-11 dari jadwal penyelenggaraan seminar .
Seminar dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sekaligus menyampaikan keynote speech. Sedangkan Welcome Remark oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Mirza Effendi. Sedangkan seminar terbagi dalam 3 topik bahasan sebagai berikut :
1. Topik I Kondisi Perekonomian Indonesia Terkini dan Arah Kebijakan RAPBN 2018 disampaikan oleh Adriyanto dari Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
2. Topik II Pengelolaan Utang Yang Efektif Untuk Pemerataan pembangunan oleh Ihza dari DJPPR Kementerian Keuangan
3. Topik III Kondisi Ekonomi Makro dan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Akhmad Syakir Kurnia, Ekonom FEKK Provinsi Jawa tengah
Peserta undangan seminar yang hadir dalam kesempatan tersebut terdiri dari beragam profesi. Mulai dari Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi swasta, Asosiasi, Perbankan, Akademisi, Mahasiswa serta Media di seputaran Kota Semarang dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah media elektronik maupun cetak nampak hadir juga untuk dapat berpartisipasi dalam mempublikasikan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian keuangan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam Welcome Remark-nya mengatakan bahwa alokasi belanja APBN di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp105,2 triliun, yang terdiri dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp66,8 triliun dan belanja Kementerian/Lembaga pada Satuan Kerja di Jawa Tengah sebesar Rp38,4 triliun. Struktur APBN 2017, transfer ke daerah dan Dana Desa telah dialokasikan lebih besar dari belanja Kementerian Negara/Lembaga, hal ini menunjukkan bahwa peran yang lebih besar kepada kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan negara. Lebih lanjut Mirza Effendi mengatakan kinerja penyerapan pada triwulan IV diharapkan lebih dipercepat, mengingat realisasi pada triwulan III yang masih rendah pada kisaran 57,27%. Percepatan penyerapan anggaran tentunya akan mempercepat pencapaian tujuan makroekonomi, sehingga anggaran benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain APBN sebagai pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan untuk pemerataan, pemerintah pusat juga telah mendorong bank-bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Dana bank yang disalurkan tersebut diharapkan ikut mendorong sektor riil untuk tumbuh dan mendorong pemerataan ekonomi melalui distribusi pendapatan pada sektor UMKM.
Senada dengan Mirza Effendi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah juga telah mengupayakan agar APBD dapat benar-benar efisien dan efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Gubernur menginginkan agar dapat menggunakan dana yang terbatas yang dimiliki pemerintah daerah melalui swakelola dan pemberdayaan sumber daya lokal, khususnya untuk dana desa dengan harapan menghasilkan capaian yang lebih banyak. Sekiranya dikerjakan oleh rekanan, juga harus benar-benar selektif untuk menghasilkan capaian yang terbaik dan terbanyak. Ganjar Pranowo melanjutkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah telah membentuk TPID untuk melakukan pengendalian inflasi dengan membuat aplikasi Sihati (Sistem Harga Komoditi), setiap saat, harga komoditi dapat dipantau, sehingga mempercepat operasi pasar jika diperlukan. Pemprov juga mendorong pemasaran produk-produk unggulan melalui e-commerce, yang peluncurannya dilakukan di Jepara. Pemprov bersama Bank Jateng telah meluncurkan program kredit bersubsidi untuk UMKM dengan nama Mitra 25 dan Mitra 02. Program tersebut diharapkan ikut membantu rakyat dari rentenir. Gubernur meminta bank tidak usah pakai dasi tapi pakai kaos dan turun ke pasar-pasar, ke para pelaku UMKM dan tawarkan kredit dengan bunga ringan, tagih angsurannya secara langsung, jadi tidak ada lagi ruang gerak bagi para rentenir. Itu semua dalam rangka membentuk inklusi keuangan, lanjut Ganjar dalam forum tersebut.
Dalam sesi pemaparan dan diskusi, yang dimoderatori oleh Maruto Umar Basuki, yang sehari-hari sebagai Dosen FEB Undip berlangsung sangat interaktif. Dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ditunjang dengan topik yang menarik dan aktual serta peserta seminar yang sebagian besar merupakan pelaku ekonomi di Jawa Tengah, tidak terasa diskusi sudah berlangsung beberapa lama. Hanya karena waktu yang terbatas maka kegiatan harus dihentikan. Namun demikian nampak dari masing-masing peserta dengan selesainya kegiatan dimaksud sangat puas sekaligus lebih memahami arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Harapan dari peserta adalah bahwa kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dan dengan topik yang sedang trend sekaligus mendapatkan beberapa informasi terkait kebijakan pemerintah dibidang perekonomian. Sementara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai penanggungjawab lokal atas kegiatan dimaksud sangat berterimakasih kepada seluruh fihak yang telah membantu dan mendukung sehingga berjalan lancar.
Semarang, 20 September 2017
Team PPA II