Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Selasa , 03 April 2018
Semarang, Liputan djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id -Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemda se-Jawa Tengah pada Selasa, 3 April 2018. Rakor mengambil tema “Penguatan Fiskal Daerah melalui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Optimalisasi Government Finance Statistics (GFS) / Kajian fiskal Regional (KFR)”. Bertempat di Aula GKN Semarang I, hadir 15 Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah beserta 36 Pemda dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) se-Jawa Tengah. Kakanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Mirza Effendi, dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa rakor ditujukan untuk mengajak Pemda agar memberi perhatian pada perbaikan kondisi fiskal melalui pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang pruden dan pemanfaatan kajian/analisis ekonomi dan keuangan daerah oleh Kanwil DJPb. Mengingat nominal maupun porsi dana TKDD sangat dominan dalam APBD Jawa Tengah (75 %), maka Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kanwil DJPb, perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa dana TKDD bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Narasumber pertama, Hery Subowo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah membahas tentang pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Mengakhiri sesi, moderator acara Joko Pramono, Kabid PPA II, menegaskan kembali bahwa permasalahan pengelolaan keuangan desa terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, sehingga pemeriksaan BPK kedepan akan fokus pada pendekatan sistem. Narasumber kedua, Esthi Budilestari, Kasubdit Data Keuangan Daerah DJPK menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Pemda se-Jawa Tengah. Menurutnya, tantangan dan masalah keuangan daerah sangat kompleks, mencakup ketergantungan daerah pada dana transfer, besarnya porsi belanja pegawai, belum optimalnya belanja layanan publik, beragamnya program dan kegiatan daerah, tingginya standar biaya, serta implementasi e-government.
Terakhir, narasumber ketiga, Bayu Setiawan Yuniarto, Kasi Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Umum, Direktorat APK DJPb, memaparkan seputar urgensi GFS dan KFR bagi perbaikan kualitas kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Dikatakan, data/laporan GFS dan KFR amat bermanfaat bagi penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah, namun belum dieksplorasi secara optimal oleh stakeholder, termasuk Pemda. Kepedulian Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah dalam mengawal dana TKDD, direalisasikan dengan pembentukan Forum Komunikasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yang bertujuan memastikan penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK Fisik dan Dana Desa berjalan optimal. Forum melibatkan BPPKAD, Bapermades, dan KPPN se-Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk memacu peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, diberikan penghargaan berdasarkan 9 indikator kesehatan pengelolaan keuangan daerah kepada 5 Pemda yang memiliki kesehatan fiskal terbaik, yaitu Prov. Jawa Tengah, Kota Semarang, Kab. Temanggung, Kota Tegal, dan Kab. Rembang. Menutup rangkaian acara, Kepala Bidang PAPK, Asri Isbandiyah Hadi, menggarisbawahi poin-poin penting dari ketiga narasumber. Khusus terkait GFS dan KFR, disarankan agar Pemda menjadikan data/laporan dimaksud sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan fiskal di daerah. Akhirnya, pemahaman yang didapat dari rakor ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Pemda untuk terus berupaya demi kemandirian fiskal Pemda Jawa Tengah yang semakin baik. |