Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 04 September 2018

Keynote Speech: Budiyanto E. P., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov.Jateng menyambut baik kegiatan ini. karena pembangunan ekonomi provinsi Jawa Tengah diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan pola pertumbuhan menyebar, merata, inklusif dan berkualitas. Joko Pramono Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB selaku moderator menghadirkan Rofyanto Kurniawan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Mariatul Aini Direktur, Yuni Wibawa Plt. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Acmad Syakir Kurnia Dosen Senior Undip

Semarang, Liputan djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - APBN berperan penting dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan APBN harus efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola yang baik.  Transparansi kepada publik sangat diperlukan supaya  informasi mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal terkini dapat diketahui oleh semua pihak  secara lebih tepat dan akurat. Selain itu dapat diperoleh masukan-masukan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lebih baik. Dalam rangka itu, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, bertempat di Hotel Novotel Semarang, Kementerian Keuangan dalam hal ini Sekretariat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan “Seminar Forum Ekonom Kementeri Keuangan (FEKK)”.

Seminar dengan tema “APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kemiskinan” dibuka oleh Budiyanto E. P., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi JawaTengah mewakili Gubernur Jawa Tengah.  Dalam sambutan keynote speech disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik kegiatan ini. Sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi provinsi Jawa Tengah diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan pola pertumbuhan menyebar, merata, inklusif dan berkualitas sehingga mampu menjaga dan merealisasikan distribusi pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat.

Seminar dilanjutkan diskusi panel yang dimoderatori Joko Pramono Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB, dengan menghadirkan 4 (empat) narasumber. Sesi pertama, Rofyanto Kurniawan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, menyampaikan materi "Upaya Peningkatan Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi’. Investasi memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan untuk mendorong investasi, baik berupa fasilitas fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, insentif pajak, insentif bea masuk, insentif UMKM dan pembebasan PPN diharapkan dapat lebih menarik para investor untuk meningkatkan investasi dimaksud.

Sesi kedua, Mariatul Aini Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJA, menyampaikan materi “Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan PNBP melalui UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP”. Disamping pajak, PNBP sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran Negara. UU PNBP yang baru sebagai pengganti UU Nomor 20 tahun 1997, sudah disesuaikan dengan amandemen UUD dan paket UU Keuangan Negara. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan PNBP  serta meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih baik.

Selanjutnya sesi ketiga, Yuni Wibawa Plt. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan materi “Kinerja Fiskal di Jawa Tengah”. Ditengah kondisi pemulihan ekonomi global, perekonomian di Provinsi Jawa Tengah masih dapat berkembang baik sesuai rencana. Kebijakan dalam pelaksanaan anggaran, percepatan belanja pemerintah  memiliki peran sangat penting sebagai stimulus pergerakan roda perekonomian dan pembangunan di Jawa Tengah. Besaran alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada belanja pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga di Jawa Tengah,  sehingga porsi dan peran besar lebih banyak berada dipundak Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan negara. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, Pemerintah Pusat juga berupaya mendorong pertumbuhan sektor riil secara langsung melalui program KUR dan UMi sehingga dapat mendorong roda perekonomian di Jawa Tengah.  

Pada sesi terakhir, Acmad Syakir Kurnia Dosen Senior Undip selaku Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan “Outlook Ekonomi Jawa Tengah”. Permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi sebesar 11,32% dapat dilihat sebagai aspek yang lebih substantif. Untuk itu strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat terlepas dari layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dengan pembangunan kapasitas SDM dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.