Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 16-17 Oktober 2018
BLU : "Pada satuan kerja BLU telah diberikan fleksibilitas dalam tata kelola keuangan dan proses bisnisnya . Dengan demikian diharapkan keberadaan satuan kerja BLU sebagai bentuk riil dari kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan". Bapak Sulaimansyah dalam arahannya |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah terselenggaranya sosialisasi bagi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) rumpun pendidikan di seluruh Indonesia. Bersama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2018 dengan mengusung tema “Update Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BLU Tahun 2018.”
Sejumlah 148 peserta yang hadir merupakan perwakilan dari BLU rumpun pendidikan pada Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menigkatkan kompetensi para peserta sosialisasi dalam hal implementasi kebijakan terkini dalam penyusunan laporan keuangan BLU.
Acara diawali dengan arahan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sulaimansyah. Dalam arahannya disampaikan bahwa tujuan dibentuknya satuan kerja BLU adalah untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi seluruh masyarakat pada sektor publik utamanya pada rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan. Pada satuan kerja BLU telah diberikan fleksibilitas dalam tata kelola keuangan dan proses bisnisnya . Dengan demikian diharapkan keberadaan satuan kerja BLU sebagai bentuk riil dari kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan.
Sesi selanjutnya disampaikan Hal Mendasar dan Pengetahuan Umum PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, Hal Mendasar dan Pengetahuan Umum Sistem Akuntansi BLU (PMK No 220/2016) serta Isu, tantangan dan solusi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 . Pemateri dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu R Yongki Andrea, Ria Dewi Ambarwati, Nini D Handayani dan Luthfi Nashrullah.
Peserta antusias menyimak materi yang disajikan dan pada sesi tanya jawab beberapa permasalahan menjadi diskusi hangat bagi para peserta dan pemateri. Permasalahan yang terkemuka diantaranya implementasi pengakuan pendapatan dari layanan operasional satuan kerja BLU yang berasal dari entitas pemerintah pusat dalam satu Kementerian /Lembaga atau di luar Kementerian/ Lembaga sesuai dengan PMK No 220/2016, konsepsi Kerja Sama Operasional (KSO) sesuai dengan KSAP 13, investasi jangka panjang pada BLU dan pencatatan pengunaan saldo awal BLU.