Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 31 Oktober 2018
WTP dari BPK : Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, pada Rabu, 31 Oktober 2018, di Hotel Novotel Semarang, menggelar rapat koordinasi dengan mengusung tema “Dedikasi Bersama Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Jawa Tengah Kuat”. |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah kembali berkiprah menjalankan tugasnya sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Bersama Pemerintah Provinsi serta seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, pada Rabu, 31 Oktober 2018, di Hotel Novotel Semarang, menggelar rapat koordinasi dengan mengusung tema “Dedikasi Bersama Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Jawa Tengah Kuat”.
Akuntabilitas menjadi atensi bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan terwujud dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, sebanyak 32 dari 36 atau sebanyak 89 % LKPD se-Jawa Tengah meraih opini WTP.
Pada rapat koordinasi ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyerahkan piagam penghargaan Menteri Keuangan a.n. Pemerintah RI atas opini WTP kepada 32 Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Tiga belas (13) bupati/walikota dan delapan (8) wakil bupati hadir untuk menerima piagam penghargaan secara langsung.
Sebagai empati atas korban tragedi jatuhnya Lion Air JT 610, termasuk dari pihak Kementerian Keuangan, Ganjar Pranowo mengenakan pita hitam di lengan kiri yang disematkan langsung oleh Sulaimansyah didampingi Kabag Umum Kanwil DJPb, Yuni Wibawa.
Di sesi kedua, untuk menyatukan pola pikir dan tekat mewujudkan Jawa Tengah yang kuat, dilangsungkan talk show dengan moderator Kabid PAPK, Asri Isbandiyah Hadi. Empat (4) pembicara hadir dari BPK, Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pajak, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Narasumber dari BPK mengupas isu srategis pasca perolehan opini WTP. Narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membahas tantangan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Narasumber dari Ditjen Pajak menyampaikan peran penerimaan perpajakan dalam APBN/APBD. Terakhir, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan peran Kanwil DJPb dalam mendukung pembangunan regional melalui penyaluran dana APBN pada kementerian/lembaga, DAK Fisik dan Dana Desa, pembiayaan KUR dan UMi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU / BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Governance Financial Statistics (GFS) yang bermanfat sebagai salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal.