Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 17 Desember 2018
FGD : Tugas Kanwil melalui KFR menyampaikan potret keberhasilan pengeluaran anggaran sekaligus dampak ekonomi terhadap kebijakan fiskal. Melalui KFR juga disampaikan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. |
Semarang, Liputan djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Akhmad Syakir Kurnia, Ekonom dari Universitas Diponegoro yang sekaligus sebagai Regional Economist Kementerian Keuangan di Jawa Tengah menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi Jawa tengah adalah kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan dalam paparanya sebagai salah satu narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Jawa Tengah. Dalam paparan lanjutannya, dikatakan bahwa mengatasi kemiskinan harus melalui strategi yang tepat. Strategi pertumbuhan tidaklah harus selalu tinggi, namun merata, menyebar, inklusif dan berkualitas. Pertumbuhan menyebar mempunyai watak tidak bias wilayah dengan pusat pertumbuhan tersebar secara spasial, lebih merata dengan prioritas daerah tertinggal serta konektivitas dan dan mobilitas antar wilayah meningkat.
Pertumbuhan dimaksud dapat dilaksanakan melalui 3 pendekatan :
Pertama, “ Geo Regional Politic “ Keserasian Pembangunan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi. Melalui proses perencanaan pembangunan spasial dalam forum Musrenbangwil.
Kedua, “ Geo Regional Economic “ pemerataan epicentrum pertumbuhan industri unggulan sehingga pusat perekonomian dapat menyebar
Ketiga, “ Geo Ecology Spesifik “ Masing-masing kawasan dibangun dengan koridor spesifik daerah, seperti religi, sejarah, dan budaya, perkebunan, hortikultultura.
Akhmad Syakir Kurnia menyampaikan bahwa Pariwisata sebagai sektor unggulan di Jawa Tengah harus dibangun dengan prinsip dan memiliki spesifik tersendiri, tidak mengadopsi dari wilayah lain. Harus dimunculkan sebagai satu-satunya tujuan yang hanya ada di Jawa Tengah. Sektor Pariwisata yang dibangun harus sejalan dengan strategi pembangunan di Jawa Tengah.
Pada pemaparan sebelumnya, narasumber dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Trenggono selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyampaikan bahwa Pariwisata adalah sektor yang paling sexy dan tidak pernah ada habisnya. Merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah. Peningkatan jumlah dan belanja wisatawan sebagai target di sektor Pariwisata telah tercapai. Namun demikian Jawa Tengah masih mempunyai masalah dengan lama tinggal wisatawan di Jawa Tengah yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditengarai, bahwa wisatawan khususnya lokal masih didominasi oleh pelajar/mahasiswa. Selain itu target hanya menghitung dari wisatwan yang tinggal di hotel berbintang. Diakhir paparannya ditegaskan kembali bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat konsen terhadap Pariwisata, dibuktikan dengan dikeluarkannya Perda yang mengatur 6 zonasi kepariwisataan di Jawa Tengah.
Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri seluruh pegawai pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II serta perwakilan sebagian pegawai dari Bidang PPA I, PAPK dan SKKI dilaksanakan di Ruang Sinergi pada hari Senin (17/12/2018). Setelah narasumber menyelesaikan paparannya dilanjutkan dengan Tanya jawab yang dengan antusias diikuti oleh seluruh peserta..
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah pada diawal pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa tugas Kanwil melalui KFR menyampaikan potret keberhasilan pengeluaran anggaran sekaligus dampak ekonomi terhadap kebijakan fiskal. Melalui KFR juga disampaikan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebagai hasil sebuah kajian dan anailisis, melalui KFR diharapkan dapat memberikan referensi terkait analisis fiskal dan makroekonomi. Sehingga para pemangku kepentingan, seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat dan investor mempunyai pengetahuan yang lebih baik terkait kebijakan fiskal yang akan, sedang dan telah dilaksanakan berikut kondisi makroekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No.SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dibuat dan disusun secara berkala. Triwulanan disusun dan dianalisi secara ringkas paling banyak 25 halaman sedangkan tahunan analisinya lebih mendalam dengan batas maksimal 100 halaman. Mengingat begitu strategisnya peran KFR tersebut, maka hasil kajian dan analisis harus berkualitas. Oleh karena itu kegiatan tersebut semestinya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, agar pegawai mendapatkan wawasan lebih luas guna mendapatkan memperoleh hasil kajian yang lebih akurat, tepat dan bermanfaat khususnya bagi Jawa Tengah.