Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 14 Februari 2019
"FGD diharapkan dapat menghasilkan kajian komprehensif terkait banyak aspek baik penyaluran, dampak terhadap output dan outcome, tantangan dan strategi kedepan sehingga DD dapat berjalan baik dan lancar serta tidak ada potensi penyalahgunaan".Rachnanto Adi Winarko mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Kajian Fiskal Regional (KFR) memiliki peran penting dalam menyediakan informasi untuk penyusunan kebijakan dan sebagai alat analisis dan evaluasi implementasi kebijakan fiskal. Guna mendukung penyajian KFR berkualitas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 14 Februari 2019 menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan bertempat di ruang Sinergi.
FGD bertema “Kontribusi dan Tantangan Dana Desa (DD) Dalam Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Jawa Tengah” dibuka oleh Rachnanto Adi Winarko mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Tema ini sejalan dengan tema analisis tematik KFR Tahunan dimana Dana Desa saat ini menjadi perhatian penting pemangku kepentingan dan publik. FGD diharapkan dapat menghasilkan kajian komprehensif terkait banyak aspek baik penyaluran, dampak terhadap output dan outcome, tantangan dan strategi kedepan sehingga DD dapat berjalan baik dan lancar serta tidak ada potensi penyalahgunaan. Acara yang dimoderatori Agus Nursetyanto dihadiri oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan pembangunan) dan Sekretariat Daerah (Setda) di wilayah Jawa Tengah serta pegawai Kanwil.
Nara sumber Joko Mulyono Kabid Administrasi Desa Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tantangan dan kendala pelaksanaan Dana Desa. Dana Desa berperan penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa sangat ditentukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana utama. Saat ini tantangan terbesar yaitu belum semua pemerintah desa menjalankan perannya secara optimal.
Achmad Syakir Kurnia, nara sumber dari Universitas Diponegoro Semarang selaku Regional Economist Jawa Tengah memaparkan Dana Desa dan strategi pembangunan pertumbuhan yang merata, inklusif dan berkualitas. Dana Desa sangat diapresiasi sebagaimana prinsip subsidiarity bahwa pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah terdekat. Saat ini desa berfungsi sebagai subjek sehingga menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Dana Desa sebagai instrumen politik anggaran hubungan fiskal antar pemerintahan memiliki peran strategis karena dapat mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan. Penggunaan Dana Desa tidak semata untuk pembangunan desa, namun ditekankan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan DD dapat dilihat di beberapa desa di Jawa Tengah dalam pelaksanaan ekonomi kreatif, pertanian mandiri, pesona pariwisata, pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Dana Desa akan menjadi strategis apabila pemerintah daerah mendukung dengan respon nyata. Melalui Strategi pembangunan pertumbuhan merata, inklusif dan berkualitas di Jawa Tengah, pelaksanaan Dana Desa akan dapat memberikan implikasi positif terhadap perekonomian masyarakat.
Berbagai informasi penting juga disampaikan peserta berkaitan dengan kewenangan masing-masing. Permasalahan BUMDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), regulasi pemda belum mengatur secara rinci, regulasi terlambat, sinkronisasi regulasi, jumlah desa yang berbeda-beda serta kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian penting dari pemerintah. Dana Desa perlu dukungan dari semua pihak sesuai bidang tanggungjawabnya sehingga dapat mendorong pelaksanaan Dana Desa menjadi lebih baik. Pelaksanaan diseminasi, bimtek dan diklat secara simultan diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat desa maupun pelaksana BUMDes. Dengan KFR Tahunan Jawa Tengah yang nantinya disusun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional di daerah.