Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 19 Februari 2019
“LHP BPK pada beberapa Pemda dua tahun terakhir menyebutkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan neraca adalah penyajian persediaan yang belum dapat diyakini kebenarannya”, ungkap Sulaimansyah, Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah membuka FGD. |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Seolah tidak mengenal istilah warming up, di awal tahun 2019 ini Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah langsung “tancap gas”, menyisir simpul-simpul permasalahan keuangan negara/daerah. Pada 19 Februari 2019, bertempat di Ruang Rapat Sinergi digelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Aplikasi Persediaan dengan sepuluh Pemda. Sebelumnya, Aplikasi Persediaan telah dikenalkan kepada beberapa Pemda yang berdasarkan LHP BPK dua tahun terakhir belum tertib dalam tata kelola persediaan.
“LHP BPK pada beberapa Pemda dua tahun terakhir menyebutkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan neraca adalah penyajian persediaan yang belum dapat diyakini kebenarannya”, ungkap Sulaimansyah, Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah membuka FGD.
FGD bertujuan memberikan pemahaman konkret implementasi Aplikasi Persediaan pada Pemda. “Untuk memberikan gambaran nyata Aplikasi Persediaan dipraktikkan di daerah, kami hadirkan narasumber dari Pemkot Surakarta, yang bisa dibilang sukses mengatasi permasalahan persediaan melalui Aplikasi Persediaan”, ujar Asri Isbandiyah Hadi, Kabid PAPK mengawali sesi paparan narasumber.
Sri Hastuti, Kabid Akuntansi Pemkot Surakarta, selaku narasumber pertama menyampaikan latar belakang serta proses yang dilalui dalam penerapan Aplikasi Persediaan. Intinya, perlu komitmen yang kuat untuk memulai perbaikan.
Selanjutnya, narasumber kedua, Bayu Harjono, Kasubbid Pembinaan dan Evaluasi Pemkot Surakarta, memaparkan teknis penerapan aplikasi, langkah modivikasi sesuai kebijakan/sistem akuntansi Pemda, serta beberapa keunggulan dari fitur Aplikasi Persediaan.
FGD dikemas secara interaktif. Banyak harapan disampaikan peserta mengingat mereka lah yang merasakan beratnya menatausahakan persediaan tanpa didukung aplikasi yang memadai. Peserta sepakat bahwa perlu kegiatan lanjutan.
Menutup acara, Asri Isbandiyah Hadi menegaskan bahwa pilihan ada pada Pemda, akan menggunakan Aplikasi Persediaan dengan penyesuaian seperti Pemkot Surakarta dan beberapa Pemda lainnya, atau menjadikannya sebagai referensi dalam pengembangan sebuah aplikasi.