Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 5 Maret  2019

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bpk. Sulaimansyah. Di awal paparannya beliau menyampaikan bahwa Perbankan merupakan mitra strategis Ditjen Perbendaharaan dalam fungsi mengawal Penerimaan Negara.

Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bank/Pos Persepsi guna melakukan evaluasi penerimaan Negara dan pengeluaran negara. Kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan/perwakilan Bank/Pos Persepsi yang di kota Semarang ini dilaksanakan pada Selasa, 5 Maret 2019 bertempat di Aula GKN Semarang I lantai 4, Jalan Pemuda Nomor 2, Semarang.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi dibagi dalam dua sesi yaitu sesi I Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Negara dan sesi II Evaluasi Pelaksanaan Pengeluaran Negara, termasuk persiapan implementasi kartu kredit pemerintah.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bpk. Sulaimansyah. Di awal paparannya beliau menyampaikan bahwa Perbankan merupakan mitra strategis Ditjen Perbendaharaan dalam fungsi mengawal Penerimaan Negara.

Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa dari data penerimaan negara yang ada, Bank/Pos Persepsi dapat dibagi dalam IV kuadran, dan di setiap kuadran akan diwacanakan kebijakan dan pendekatan yang berbeda. Pembagian kuadran tersebut adalah  :

1. Kuadran I Bank/Pos Persepsi dengan Transaksi Sedikit – Nominal Kecil, sebanyak 66 Bank Persepsi, didominasi oleh Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta Kecil;
2. Kuadran II Bank/Pos Persepsi dengan Transaksi Banyak – Nominal Kecil, terdiri 4 Bank/Pos Persepsi yaitu : Pos Indonesia dan BPD di Pulau Jawa (BPD Jabar, BPD Jateng dan BPD Jatim);
3. Kuadran III Bank Persepsi dengan Transaksi Banyak – Nominal Besar yaitu 4 Bank Nasional terbesar yaitu Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.;
4. Kuadran IV Bank Persepsi dengan Transaksi Sedikit – Nominal Besar, yaitu 10 Bank, didominasi oleh Bank Swasta Asing dan Bank Swasta Nasional Besar seperti: Deutsche Bank, CIMB Niaga, Citibank, HSBC, Permata, MUFG, Mizuho, Danamon, Standard Chartered, OCBC NISP.

Disampaikan juga dari hasil Evaluasi Layanan MPN G2 di Bank/Pos Persepsi, masih ditemukan permasalahan dilapangan selama ini antara lain :

1. Kepatuhan Bank/Pos Persepsi terkait buka tutup loket masih belum optimal;
2. Kepatuhan pelimpahan 3 kali sehari mulai akhir tahun 2018 masih belum optimal;
3. Kepatuhan jumlah/nilai penerimaan negara yang dilimpahkan belum optimal. Masih terdapat pengenaan denda kepada Bank/Pos Persepsi karena kurang limpah;
4. Kepatuhan teller Bank terhadap SOP pelayanan MPN kurang optimal (misalnya konfirmasi ke penyetor mengenai jumlah yang akan disetor).

Terkait pengeluaran Negara, disampaikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak Perbankan yaitu : 

1. Mempercepat pemberitahuan ke system SPAN, apabila terjadi retur SP2D
2. Koordinasi dengan satker atas rekening-rekening yang tidak aktif untuk diaktifkan terlebih dahulu sebelum di cairkan
3. Mempercepat proses penyelesaian return SP2D
4. Untuk meminimalisasi return, mungkinkan KPPN memperoleh konfirmasi atas rekening yang aktif dan pasif.

Dalam rakor ini dibahas juga terkait persiapan implementasi kartu kredit pemerintah, yang direncanakan dilaksanakan mulai 1 Juli 2019.

Rakor ini juga dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pajak Jateng I, dan Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY.

Pada setiap akhir sesi paparan dilakukan diskusi untuk menyampaikan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara yang ada di lapangan, sekaligus untuk memperoleh masukan bagi perbaikan dalam penyetoran penerimaan negara ataupun pengeluaran negara.