Kontributor: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 22 April 2019
Acara Diseminasi KFR dibuka oleh Sulaimansyah Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng. Acara dihadiri oleh 36 Pemda di Jateng dari BPPKAD/DPPKAD dan Bappeda/Bappelitbangda, dan lembaga/instansi pemerintah/non pemerintah di Jateng seperti KPPN, Kanwil DJP I dan II, Kanwil DJBC, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPK, BPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi lain |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id-Kanwil DJPb Provinsi Jateng menyelenggarakan acara “Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jateng”. Bertajuk “Optimalisasi Fiskal Regional untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Jawa Tengah”, diseminasi bertujuan untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi KFR sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah. Mengingat pentingnya peran KFR, dengan diseminasi ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan masukan sehingga penyusunan KFR kedepan dapat lebih baik.
KFR Provinsi Jateng sebagai salah satu bentuk hasil kajian yang dihasilkan Kanwil DJPb Provinsi Jateng. KFR menyajikan informasi bagaimana kebijakan fiskal pemerintah berdasarkan instrumen pendapatan dan belanja APBN dan APBD, dan bagaimana dampak dan kontribusi fiskal terhadap kondisi perekonomian di Jawa Tengah. Melalui KFR dapat diketahui seberapa efektif kebijakan fiskal sehingga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan.
Acara Diseminasi KFR dibuka oleh Sulaimansyah Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng. Acara dihadiri oleh 36 Pemda di Jateng dari BPPKAD/DPPKAD dan Bappeda/Bappelitbangda, dan lembaga/instansi pemerintah/non pemerintah di Jateng seperti KPPN, Kanwil DJP I dan II, Kanwil DJBC, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPK, BPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi lain. Sulaimansyah menjelaskan kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan sinergi dari berbagai kebijakan baik moneter, sektor riil maupun neraca pembayaran. Sejalan dengan RKP 2019 yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas maka kebijakan fiskal 2019 diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Beberapa tantangan fiskal di daerah dan optimalisasi belanja sektoral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
Dimoderatori oleh Rahnanto Adi Winarko, diseminasi menghadirkan 3 (tiga) nara sumber. Joko Pramono Kabid PPA II Kanwil DJPb Provinsi Jateng, menyampaikan paparan KFR Tahun 2018 meliputi perkembangan ekonomi, APBN, APBD, anggaran konsolidasi regional, keunggulan dan potensi ekonomi serta tantangan fiskal regional, analisis tematik dan rekomendasi. Pemerintah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jateng melalui konsumsi maupun investasi pemerintah sebagaimana disampaikan Rizkie Arumingtyas dari BPS Provinsi Jateng. Jumlah konsumsi pemerintah maupun investasi fisik pemerintah melalui belanja modal dari tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan peningkatan.
Selanjutnya Akhmad Syakir Kurnia selaku Regional Economist Kementerian Keuangan Provinsi Jateng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jateng jangan dilihat dari ukuran kuantitatif saja. Namun harus memperhatikan dimensi kualitas berkaitan dengan indikator kualitas lingkungan hidup, sosial budaya maupun kesejahteraan. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat salah satunya dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan dari setiap persen pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi, namun harus dilaksanakan secara berkelanjutan, inklusif, menyebar dan merata. Dengan kondisi bonus demografi saat ini dimana struktur demografi penduduk didominasi penduduk usia produktif maka pembangunan investasi modal manusia sangat penting.