Semarang, 4 Juli 2019

“Segala upaya untuk memperoleh capaian opini terbaik akan berdampak pada pencapaian output dan outcome yang lebih terarah, sehingga program-program prioritas pengembangan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien”, Sutyawan, Kabag Umum, mewakili Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai panitia lokal Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK). Sosialisasi bertempat di Aula KPPN Semarang II Lantai 2, Jalan Ki Mangunsarkoro No.34 Semarang, pada Kamis, 4 Juli 2019. Tiga puluh lima Pemerintah Daerah mengirim perwakilan dari unsur pelaporan keuangan, tepatnya Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), atau sebutan lainnya.

Pukul 09.30 acara dimulai. Sutyawan, Kabag Umum, mewakili Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah membuka acara. “Segala upaya untuk memperoleh capaian opini terbaik akan berdampak pada pencapaian output dan outcome yang lebih terarah, sehingga program-program prioritas pengembangan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien”, ujarnya.

Narasumber pertama, Jarir Al Amjad dari Direktorat APK memaparkan materi Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan. Meliputi definisi Pendapatan LRA, definisi Pendapatan LO, jenis Pendapatan Non Perpajakan, pengakuan Pendapatan menurut PSAP, penyajian Pendapatan Non Perpajakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Disambung narasumber kedua, Ilham Akbar juga dari Direktorat APK memaparkan materi Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Meliputi definisi Pajak, pembedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, definisi Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah, sistem pemungutan perpajakan, dokumen sumber Pendapatan Pajak, pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA, pengukuran, akuntansi, dan pelaporan Pendapatan Perpajakan-LO.

Terakhir, Wahyu Triyoga menyampaikan Bunga Rampai Studi Kasus SAP. Mencakup alternatif solusi atas berbagai permasalahan dan pertanyaan yang biasa timbul dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai pendapatan, beban/belanja, dana hibah, kas, piutang, aset tetap dan penyusutannya serta penyesuaian laporan keuangan.

Menutup rangkaian acara, Asri Isbandiyah Hadi, Kabid PAPK mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para peserta mengikuti sosialisasi hingga akhir. “Penting dicatat bahwa penyusunan laporan keuangan tidak berhenti pada capaian opini WTP. Masih banyak hal yang harus kita pejajari dan kerjakan demi terwujudnya LKPD yang semakin berkualitas”, pungkasnya.

Sosialisasi dikemas interaktif. Banyak pertanyaan dan sharing dari peserta. Yang menarik dari sosialisasi kali ini adalah tetap bertahannya peserta hingga selesai acara pukul 16.00. Padahal sebelumnya banyak peserta yang keberatan mengikuti hingga sore hari. Rupanya, materi tentang buletin/standar akuntansi pemerintahan menjadi magnit bagi peserta. Di penghujung acara, panitia menganugerahkan hadiah bagi peserta peraih skor post tes maupun kuis Kahoot tertinggi.

Melalui sinergi antara Direktorat APK dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, maupun antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, tantangan berat kedepan pasti teratasi. Bersama, Jateng Bisa, Salam Perbendaharaan…!