Semarang, 26 Agustus 2019
Sulaimansyah Kepala Kanwil DJPb Prov. Jateng menyampaikan dengan sinergi diharapkan dapat mendorong kebijakan tepat sasaran, tidak tumpang tindih maupun saling mendukung. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing SDM melalui strategi adil, sehat dan mandiri. Kebijakan strategis 2019 fokus pada penguatan kualitas SDM, perlindungan sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id-Dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di angka 7%, Kanwil DJPbProv. Jateng melaksanakan seminar bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pakar ekonomi. Acara yang diselenggarakan pada Senin 26 Agustus 2019 di Aula GKN I Semarang, sebagai bentuk sinergi dari sektor fiskal, moneter dan riil. Acara dibuka oleh Sumarno Kepala DPKAD Prov. Jateng, dihadiri oleh OPD di Jateng, maupun instansi vertikal K/L wilayah Semarang.
Sulaimansyah Kepala Kanwil DJPb Prov. Jateng menyampaikan dengan sinergi diharapkan dapat mendorong kebijakan tepat sasaran, tidak tumpang tindih maupun saling mendukung. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing SDM melalui strategi adil, sehat dan mandiri. Kebijakan strategis 2019 fokus pada penguatan kualitas SDM, perlindungan sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan baru meliputi dana kelurahan, dana abadi penelitian maupun dana Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) untuk mitigasi resiko bencana. Di Jawa Tengah sektor pendidikan menjadi prioritas utama sehingga memperoleh alokasi dana paling besar supaya dapat mendorong peningkatan SDM.
Jawa Tengah berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, sebagaimana disampaikan Iss Savitri Direktur Pengembangan Ekonomi BI. Daya tarik sektor pengolahan dan pariwisata dimiliki Jawa Tengah sehingga harus didorong dan diidentifikasi permasalahanya secara baik. Harus ada bauran berbagai kebijakan. BI memiliki mandat menjaga stabilitas makro ekonomi, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Dari OJK, Indra Yuheri Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dalam sambutan menyatakan literasi dan inklusi masyarakat Jawa Tengah untuk akses ke jasa keuangan masih rendah. Literasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Martin Moses E.H. Kepala Sub Bagian Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah menjelaskan OJK memiliki kebijakan fokus pada akses keuangan, masyarakat maupun industri kecil. TPKAD (Tim Percepatan Keuangan dan Akses Daerah) menjadi salah satu yang diusulkan untuk dioptimalkan bekerja sama mendorong perekonomian lebih baik. Selanjutnya Maruto Umar Basuki pakar ekonomi Undip menyampaikan bagaimana untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kuncinya terletak pada masalah koordinasi. Sektor fiskal, monete dan riil harus diintegrasikan secara tepat