Semarang, 11 September 2019
Didampingi Kepala KPPN Sragen, Guruh Utomo, Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, dan Bupati Karanganyar Juliyatmoko meninjau beberapa proyek DAK Fisik: peningkatan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan bendungan. |
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id-“Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui”. Peribahasa yang layak disematkan pada aktivitas Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 11 September 2019. Berkunjung dan beraudiensi dengan dua pimpinan daerah dalam satu hari, Wakil Bupati Sragen dan Bupati Karanganyar beserta jajaran. Di ruang rapat pimpinan daerah masing-masing.
Ada beberapa agenda yang menjadi fokus Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Pemaparan hasil monitoring dan evaluasi realisasi APBN di daerah, realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, KUR dan UMi, penjelasan tugas/fungsi Kanwil DJPb selaku pengelola fiscal di daerah, serta pembaruan kerja sama (MoU) pertukaran data dan informasi. Tujuannya tidak lain untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah. Menyelaraskan program-program pembangunan di daerah dengan prioritas nasional. Dan bersama-sama mengawal APBN dan APBD agar mencapai output sesuai target dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) daerah.
Didampingi Kepala KPPN Sragen, Guruh Utomo, Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, menyoroti serapan APBN yang rendah pada suatu satker vertikal, potensi DAK Fisik dan Dana Desa yang tidak tersalur, serta peran Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam penyediaan data debitur potensial KUR maupun UMi. Dan mengharap Pemerintah Daerah menyusun langkah-langkah antisipatif di sisa waktu tidak lebih dari 3 bulan. Khusus tentang UMi, Sulaimansyah mengajak Pemerintah Daerah turut andil dalam penyediaan data debitur potensial maupun pembiayaannya (sharing pendanaan). Jajaran DJPb, dalam hal ini Kanwil DJPb dan KPPN, jika diperlukan, siap menerima konsultasi ataupun pendampingan teknis operasionalisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Wakil Bupati Sragen, Dedi Endriyatno, menyambut baik kunjungan Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Terkait potensi DAK Fisik yang tidak tersalur, Dedi meminta solusi agar sisa dana lelang tetap bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan rendahnya penyerapan Dana Desa, disebabkan kurang tertibnya Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dedi merespon sangat positif program pembiayaan KUR dan UMi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM sulit lepas dari jerat rentenir. Mengakibatkan mereka sulit keluar dari perangkap kemiskinan (poverty trap).
Sementara di tempat terpisah, Bupati Karanganyar, Juliyatmoko, menyampaikan hal yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan Wakil Bupati Sragen. Khusus terkait potensi DAK Fisik yang tidak tersalur, Juliyatmoko mengutarakan bahwa faktanya Pemerintah Daerah hanya punya waktu 1-2 bulan dalam pembuatan kontrak. Petunjuk teknis baru turun sekitar bulan Mei. Dia meminta disampaikan ke pihak terkait agar petunjuk teknis/operasional DAK Fisik bisa diterima lebih cepat.
Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, menanggapi bahwa keinginan untuk bisa melakukan optimasilasi sisa lelang DAK Fisik sudah tiak memungkinkan lagi. Kecuali dilakukan sebelum batas waktu penyampaian persyaratan tanggal 21 Juli. Selanjutnya, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnuya atas sambutan dan masukan Pemerintah Daerah, dan berjanji akan meneruskannya ke pimpinan di Kantor Pusat. Agenda kunjungan diakhiri dengan peninjauan lapangan beberapa proyek DAK Fisik: peningkatan jalan, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan bendungan.
Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, agenda Rabu kemarin sangat efektif menerjemahkan kebijakan pimpinan. Fokus kebijakan Dirjen Perbendaharaan maupun Menteri Keuangan bisa disampaikan secara langsung ke pucuk pimpinan daerah. Tentunya akan langsung ditindaklanjuti ke bawah. Di sini, diperlukan peran strategis KPPN selaku humas sekaligus mediator sinergi Kanwil DJPb dengan Pemerintah Daerah. Tanpa mediasi KPPN Sragen, sulit rasanya agenda diatas bisa terwujud. Inilah tantangan baru pimpinan KPPN yang selama ini belum optimal dilaksanakan. Tepat sekali yang disampaikan Kabag OTL beberapa hari lalu, banyak sekali tugas/fungsi kita, dalam hal ini Kanwil DJPb dan KPPN, belum optimal dilaksanakan. Bravo Kanwil DJPb Jateng, terima kasih KPPN Sragen, Salam Perbendaharaan…(arr).