Semarang, 11 Februari 2020,
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Menyongsong penyusunan LKBUN-D (Laporan Keuangan Bendaharan Umum Negara Daerah) Unaudited 2019 , Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh KPPN melakukan konsolidasi dan koordinasi. Kegiatan ini ditujukan sebagai ajang sharing dan diskusi atau dalam bahasa jawa diistilahkan sebagai “rerembugan” atas permasalahan dan solusi dalam penyusunan Lapoaran Keuangan. Kegiatan Rerembugan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D) KPPN Tahun 2019 Unaudited terselenggara pada TANGGAL 11 Februari 2020 di ruang Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.
Dalam arahannya Sulaimansyah selaku Kakanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya peningkatan kualitas Laporan Keuangan guna menunjang pencapaian opini WTP. Hal ini dikarenakan capaian opini WTP untuk ke 4 kalinya merupakan representasi dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya disampaikan current-issues yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . Mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari Laporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga (K/L) maka dipesankan kepada seluruh KPPN untuk mengawal data BUN dan data transaksi Satuan Kerja sebagai bagian dari K/L. Hal-hal yang perlu dipantau oleh KPPN yaitu permasalahan pencatatan aset revaluasi, pengesahan hibah, Transaksi Dalam Konfirmasi, Transfer Masuk dan Transfer Keluar, transaksi resiprokal dan penyelesaian pagu minus. Dalam arahannya disampaikan pula peningkatan koordinasi KPPN dengan KPKNL dan Satuan Kerja Mitra kerjanya.
Kegiatan rerembugan ini diisi dengan sharing dan diskusi terkait dengan problem solving terkait permasalahan yang sering dihadapi oleh Satuan Kerja dan KPPN. Permasalahan yang paling dominan terkait dengan cara melakukan analisa atas Laporan Keuangan sehingga mampu mengawal akurasi data.
Pertemuan fullday ini mampu memompa semangat seluruh perserta rerembugan untuk menjaga kualitas laporan keuangan BUN maupun K/L di daerah serta memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian opini WTP.
