Semarang, 13 November 2020,
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id- Jumat malam, 13 November 2020, memenuhi undangan Perwakilan BI Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menghadiri acara FGD dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan Komisi XI DPR RI, bertempat di Hotel Tentrem Semarang.
Kepala Kanwil DJPb Jateng diundang sebagai narasumber dan untuk berpartisipasi memberikan masukan terkait peran dan hubungan BI Jateng dengan Kanwil DJPb Jateng. Selain BI Jateng sebagai tuan rumah, dalam FGD yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan tersebut, hadir pula Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, beberapa pimpinan OPD Provinsi Jateng yang terkait perekonomian, beberapa pimpinan Perbankan, anggota BSBI dan Komisi XI DPR RI.
Acara FGD dipimpin oleh Ketua BSBI, dimulai dengan paparan mengenai kedudukan dan peran BSBI. Dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Perwakilan BI Jateng yang menjelaskan Perkembangan Indikator Ekonomi Jawa Tengah dan Outlook Ekonomi Jawa Tengah. Presentasi Kepala BI Jateng ini sekaligus sebagai pengantar diskusi yang membahas strategi kebijakan antara lain mengawal pembukaan sektor prioritas pemulihan secara aman per daerah, mendorong percepatan realisasi anggaran dan PEN yang mendukung percepatan perbaikan sektor prioritas, mendorong pembiayaan sektor prioritas pemulihan dari perbankan dan innovative financing, termasuk IKM/UMKM, dan mendorong implementasi digitalisasi industri manufaktur, khususnya IKM, pada era adaptasi kebiasaan baru.
Terhadap paparan tersebut, Ketua BSBI selaku pemimpin rapat dan moderator mempersilakan kepada beberapa anggota Komisi XI yang hadir untuk memberikan respon dan tanggapan. Diskusi kemudian berlanjut dengan mendengarkan masukan atau tanggapan dari pihak pemerintah maupun perbankan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng, Sulaimansyah menyampaikan pendapat dan tanggapan terkait dengan belanja pemerintah, kredit program dan inovasi Ditjen Perbendaharaan dalam mendorong pemberdayaan UMKM.
“Untuk Program PEN, dapat kami laporkan bahwa sudah realisasi Rp 41 triliun di Jateng. Terbesar berada pada pada program-program bantuan sosial, kemudian yang melesat sangat cepat adalah BPUM,” ungkap Sulaimansyah
Ditambahkan Sulaimansyah, di saat realisasi BPUM mengalami peningkatan yang sangat cepat, realisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) justru mengalami kontraksi. Sementara itu, skema baru KUR yaitu kredit super mikro (SUMI), penyalurannya mengalami kenaikan yang sangat cepat.
Dengan adanya berbagai skema kredit UMKM, Sulaimansyah mengusulkan perlu adanya sinergi. Berdasarkan inventarisasi Kanwil DJPb Jateng, ada banyak skema kredit yang diinisiasi Pemda. Untuk pembiayaan saja sudah mencapai 46 skema. Di setiap kabupaten/kota mempunyai produk sendiri. Misalnya di Kota Semarang ada produk Wibawa, di Kebumen ada Kompak dan lain-lain. Jika hal ini bisa disinergikan akan sangat baik apalagi dengan pemerintah daerah.
Terkait UMi, Sulaimansyah menyampaikan bahwa segmen UMi lebih dari 90 % adalah perempuan. Mereka memperoleh penyaluran UMi melalui Pegadaian, PNM atau koperasi-koperasi yang tergabung sebagai lembaga linked dalam Bahana Artha Ventura.
Berkaitan pemasaran produk UMKM bagi keperluan pemerintah, dengan adanya pandemi covid, Sulaimansyah menyampaikan bahwa perlu kemudahan dan keamanan dalam mengakses produk UMKM tersebut. Sehingga diperlukan adanya platform agar instansi bisa membeli produk UMKM. Dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan sudah menginisiasi adanya market place yang bekerjasama dengan perbankan. Market place ini dapat menjadi platform bagi UMKM agar bisa menyediakan produk untuk konsumsi belanja pemerintah.
Setelah para peserta FGD menyampaikan tanggapan dan masukan, Ketua BSBI menutup acara FGD dan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.
