Semarang, 26 Januari 2021
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai dalam penyusunan laporan Kajian Fiskal Regional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan kegiatan IHT Penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahunan Tahun 2020. Acara dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Selasa, 26 Januari 2021 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan narasumber yang handal dari Badan Kebijakan Fiskal, Bapak Yasir Niti Samudro (Analis Kebijakan Ahli Madya), dan Bapak Tommi Helmiwan (Kasi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II, Dit PA).
Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Bapak Sulaimansyah. Dalam sambutannya beliau menyampaikan tentang pentingnya Kajian Fiskal Regional ini untuk bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal selanjutnya, sehingga dampak yang diharapkan dari alokasi belanja yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat baik melalui APBN maupun APBD dapat tercapai secara optimal.
Selanjutnya narasumber BKF, Bapak Yasir Niti Samudro menyampaikan materi tentang kondisi perekonomian di tahun 2020 yang mengalami kondisi tekanan cukup berat akibat pandemic covid-19. Beliau menyampaikan gambaran kondisi perekonomian nasional secara makro, juga memberikan beberapa informasi terkait dampak pandemic covid-19 bagi keempat sector perekonomian yaitu, pemerintah, rumah tangga, swasta dan sektor luar negeri. Beberapa catatan penting yang beliau sampaikan terkait dengan penyusunan KFR Tahunan ini diantaranya adalah perlu adanya proof reader yang akan memberikan saran terkait dengan struktur kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia; masih terdapat duplikasi dalam pembuatan table dan list; penyajian grafik yang masih harus dibuat lebih informatif dan mudah dipahami oleh pembaca; serta beberapa catatan lain yang berkaitan dengan PDRB, produktivitas tenaga kerja dan analisis data yang lebih detail dan berkualitas.
Sedangkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Tommi Helmiwan menyampaikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan penyusunan KFR ini. Beliau menyampaikan bahwa dalam penyusunan KFR ini tidak perlu semua data yang ada dianalisis, namun disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan yang berkaitan dengan potensi maupun tantangan dalam pengelolaan perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang dihasilkan dari KFR ini nanti relevan dengan permasalahan yang dihadapi di daerah, serta mampu memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan di lapangan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga goal yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Bahkan, rekapitulasi KFR dari berbagai daerah ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas kebijakan dimasa yang akan datang.
