Semarang, 18 Agustus 2021
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Tepat sehari setelah Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2021. Karena itu, tema yang diangkat pada Rakorwil ini selaras dengan HUT Kemerdekaan RI yaitu “Dengan Semangat Proklamasi, Kita Optimalkan Belanja Pemerintah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah”.
Kegiatan Rakorwil ini diikuti oleh pada pimpinan wilayah/koordinator satker tingkat wilayah beserta 1 (satu) orang pejabat pengelola keuangan satker sebanyak 37 satker, Kepala Bagian Umum dan seluruh kepala Bidang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta Para Kepala KPPN beserta Para Kepala Seksi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
Rakorwil dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bpk Miden Sihombing tepat Pukul 09.00 WIB. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa bertepatan dengan hari kemenrdekaan RI, maka pengelola keuangan satker harus bekerja lebih keras lagi agar kinerja belanja pemerintah lebih optimal. Karena itu, Beliau mendorong agar APBN dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Beliau menjelaskan bahwa realisasi angaran sampai dengan Juli 2021 masih belum optimal yaitu realisasi belanja barang sebesar 44% sementara belanja Modal sebesar 36%.
Disela-sela kegiatan Rakorwil, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada peraih peringkat terbaik Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2020 dengan beberapa kategori. Hal ini dimaksudkan untuk memacu satker agar bersaing sehat untuk memperoleh predikat terbaik.
Acara inti Rakorwil adalah paparan current issues Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2021 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Semester I TA 2021 dengan moderator Kepala Bidang Pembinaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Ibu IM Sri Nuryati. Paparan Current Issues Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2021 disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan 
Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Bpk Edy Prayitno. Beberapa current issues yang disampaikan yaitu perluasan imlementasi digipay pada Kementerian Negara/Lembaga, Roll Out aplikasi SAKTI, serta Evaluasi Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Semester I TA 2021. Beliau meminta dukungan para Pimpinan Wilayah / Koordinator Satker Tingkat Wilayah untuk mendorong satker yang telah ditetapkan sebagai satker ujicoba digipay agar segera berkoordinasi dengan KPPN dan Bank mitra masing-masing. Juga meninta dukungan implementasi roll out SAKTI yang akan dilakukan secara simultan dan menjelaskan bahwa pembayaan gaji pegawai pada bulan januari 2022 harus sudah menggunakan Aplikasi SAKTI. Adapun terkait laporan keuangan, perlu diperkuat rekonsiliasi dan validasi sehingga tidak terjadi pagu minus, asset belum diregister termasuk perlunya rekonsiliasi internal anatara SIMAK BMN, SAIBA dan Persediaan.
Adapun paparan evaluasi pelaksanaan anggaran disapaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Beliau menjelaskan sangat detil mulai dari realisasi belanja secara agregat tingkat Jawa Tengah sampai realisasi belanja tingkat Kementerian Negara/Lembaga, per jenis belanja bahkan sampai pada tingkat akun 4 (empat) digit. Beliau menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 36,92% yang menurut data dimominasi di Kementerian PUPR. Beliau berseloroh, dengan mengatakan “ ternyata membangun jalan dan jembatan” itu lebih mudah dari pengadaan peralatan dan mesin”. Sindiran ini diharapkan dapat memacu satker yang mempunyai belanja modal besar terutama untuk belanja peralatan dan mesin agar segera merealisasikan belanja tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa pengesahan belanja oleh satker BLU ternyata masih sangat rendah baik belanja barang maupun belanja modal. Hal ini kemungkinan disebabkan 
karena satker BLU tidak segera melakukan pengesahan belanja terutama belanja dengan sumber dana PNBP. Beliau meminta agar satker BU segera melakukan pengesahan belanjanya karena hal ini sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah.
Di akhir sesi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah meminta agar masing-masing satuan kerja melihat kembali potret realisasinya dan berupaya lebih optimal sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Para pimpinan wilayah diingatkan potensi kerugian negera yang perlu dihindari antara lain markup, belanja fiktif, dan adanya gratifikasi.
