Malang — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triwulan I Tahun 2026 di Gedung Heritage RCE Center KPPN Malang pada Selasa (21/04). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat mitigasi risiko di lingkungan DJPb Jawa Timur pada awal tahun anggaran.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, para Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), para Kepala Bidang, pejabat fungsional, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Timur. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan bahwa DKRO merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi risiko, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian target organisasi tahun 2026.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, dalam arahannya menegaskan bahwa forum DKRO memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan kinerja organisasi. Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat dan perekonomian.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Mayoritas indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada kualitas layanan kepada stakeholder. Selain itu, terdapat penyesuaian pada indikator kinerja tahun 2026, di mana jumlah IKU menjadi lebih ringkas namun dengan komponen penilaian yang lebih komprehensif, sehingga menuntut strategi pencapaian yang lebih terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan nasional dan berlaku bagi seluruh kementerian/lembaga. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu disikapi secara adaptif dan profesional oleh seluruh satuan kerja.
“Seluruh satker menghadapi kondisi yang sama. Ini merupakan konsekuensi kebijakan nasional, sehingga harus kita jalankan bersama dengan tetap menjaga kualitas kinerja dan layanan.” tegasnya.
Selain evaluasi kinerja, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi risiko serta integritas dalam pelaporan kinerja. Seluruh pegawai diharapkan memastikan validitas data dan kelengkapan bukti dukung dalam setiap capaian yang dilaporkan, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas organisasi.
Kanwil DJPb Jawa Timur juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional, termasuk pelaksanaan monitoring dan survei pada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Seluruh KPPN didorong untuk aktif berperan dalam pelaksanaan survei dan pengumpulan data di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap pendampingan Kementerian Haji dan Umrah yang saat ini masih dalam masa transisi. Kanwil DJPb Jawa Timur bersama KPPN di wilayahnya berupaya mengawal pengelolaan keuangan kementerian tersebut, termasuk memastikan kesiapan pelaksanaan anggaran dan mekanisme keuangan lainnya.
Melalui pelaksanaan DKRO Triwulan I Tahun 2026 ini, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.
