“SINERGI BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENJAGA STABILITAS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL TAHUN 2025”

Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (DJPb Kemenkeu), menyelenggarakan acara Temu Media dengan tema “Sinergi Berkesinambungan Untuk Menjaga Stabilitas dalam Menghadapi Tantangan Global Tahun 2025”.

1. Dalam paparan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur merangkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo dan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Didyk Choiroel menyampaikan bahwa Kinerja Ekonomi Jawa Timur tetap terjaga dengan Pertumbuhan yang terakselerasi di Triwulan III 2024 sebesar 4,91% (yoy) didorong oleh peningkatan ekspor dan tingginya permintaan domestik. Tingkat kemiskinan sebesar 9,79% Jawa Timur menurun 0,56% jika dibandingkan periode Maret 2023. Angka prevelansi stunting Jawa Timur tahun 2024 sebesar 6,10% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14%.
2. Pendapatan Negara sampai 31 Oktober 2024 sebanyak Rp211,65 Triliun mencakup Pendapatan Pajak Rp96,96 Triliun, Bea Cukai Rp107,93 Triliun, serta PNBP Rp6,76 Triliun.
   a) Penerimaan pajak per Oktober 2024 mencapai Rp96,96 Triliun tumbuh sebesar 7,79% (yoy) dengan capaian 74,51% dari Target APBN 2024. Di Provinsi Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 59,68% dan PPH Non Migas sebesar 39,35%.
   b) Penerimaan pajak dari sektor Jasa Keuangan & Asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 33% (yoy) seiring dengan peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.
   c) Penerapan tarif PPN menjadi sebesar 12% pada tahun 2025 serta produksi pada Smelter Freeport Gresik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun berikutnya. Seiring dengan hal tersebut, realisasi pendapatan negara juga berasal dari Penerimaan Bea dan Cukai.
   d) Penerimaan kepabeanan dan cukai per Oktober 2024 sebesar Rp107,93 Triliun (71,01% dari target APBN, tumbuh 2,21% yoy) didorong oleh pertumbuhan penerimaan Bea Masuk dan Cukai.
   e) Bea Masuk tercatat sebesar Rp5,5 Triliun (12,18% yoy) dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor, kenaikan jumlah dokumen PIB, serta penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah.
   f) Penerimaan Cukai sebesar Rp102,33 Triliun (1,77% yoy) dipengaruhi oleh tumbuhnya produksi perusahaan hasil tembakau dan produksi hasil tembakaunya, serta peningkatan jumlah NPPBKC baru.
   g) Produksi rokok sampai dengan Oktober 2024 tumbuh sebesar 1,8 M batang atau setara 1,77% (yoy). Pertumbuhan jumlah produksi ini dikontribusikan oleh jenis HT SKT, SPT dan SPM, sedangkan jenis HT SKM turun.
3. Realisasi Belanja Negara sebanyak Rp110,35 Triliun terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Rp39,56 Triliun) dan Belanja Transfer ke Daerah (Rp70,79 Triliun).
   a) Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp39,56 Triliun, didominasi oleh sektor Pendidikan (Rp10,63 Triliun) yang digunakan antara lain untuk Bantuan Pendidikan 31.834 Orang, Peningkatan Akses dan Mutu 1.295 Madrasah, Peningkatan Kualitas 499 Perguruan Tinggi.
   b) Belanja Infrastruktur telah terealisasi sebesar Rp4,72 Triliun dari pagu sebesar Rp8,19 Triliun. Belanja Infrastruktur APBN mendukung peningkatan investasi di Jatim selama kurun waktu 3 tahun terakhir, baik PMA maupun PMDN.
   c) Pemerintah menjamin pertahanan, ketertiban dan keamanan di Jatim mencakup Rp20,20 T yang teralokasi pada enam K/L. Hingga 31 Oktober 2024, Belanja Fungsi Pertahanan dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan telah terealisasi sebesar Rp16,62 Triliun.
   d) APBN disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur didukung oleh 3 K/L antara lain Kementerian Pendidikan & Budaya (realisasi sebesar Rp3,31 Triliun), Kementerian Kesehatan (realisasi sebesar Rp468 Miliar), dan Kementerian Agama (realisasi sebesar Rp6,99 Triliun).
   e) Belanja Transfer ke Daerah per Oktober 2024 terealisasi Rp70,79 Triliun (87,40% dari pagu) yang disalurkan kepada 39 kabupaten/kota. Sektor Pendidikan mendominasi realisasi terbesar TKD yaitu Rp6,36 Triliun.
   f) Realisasi Dana Desa sebesar Rp8,06 T (97% dari pagu) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, penanggulangan bencana, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan.
4. Kredit Program terdiri dari KUR sampai 31 Oktober 2024 tersalurkan sebanyak Rp40,42 Triliun kepada 781.632 debitur dan UMi sebanyak Rp641 Miliar tersalur kepada 149.031 debitur.
5. Dalam paparannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, M. Noor Nugroho menyatakan optimisme perekonomian Jawa Timur tahun 2024 yang tetap kuat, kendati melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2024 tercatat tumbuh 4,91% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,98% (yoy). Perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2024 terutama disebabkan moderasi net ekspor yang dipengaruhi oleh kenaikan impor terutama pada kelompok bahan baku, termasuk besi baja.
6. Pada sisi penawaran, perlambatan terutama disebabkan oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian seiring normalisasi pasca panen raya padi di Triwulan II 2024 dan penurunan produksi cabai rawit dan LU Konstruksi pasca terakselerasi pada awal tahun 2024. Kinerja LU Penyediaan Akomodasi Mamin juga termoderasi sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca Idulfitri dan Idul Adha.
7. Pada sisi harga, inflasi IHK Jatim pada Oktober 2024 tercatat mengalami inflasi 0,15% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2024 yang mengalami deflasi 0,12%, (mtm) dan capaian inflasi nasional sebesar 0,08% (mtm). Secara tahunan, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 1,66% (yoy), masih terjaga pada rentang sasaran inflasi. Masih terjaganya tekanan inflasi Jawa Timur dalam rentang sasaran tidak terlepas dari kuatnya supaya pengendalian inflasi Jawa Timur melalui implementasi GNPIP yang masif, bersinergi dengan TPIP dan TPID.
8. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari memaparkan perkembangan Industri Jasa Keuangan di Wilayah Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang solid. Pada industri perbankan, per September 2024 penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit tumbuh yoy masing-masing sebesar Rp45,2 triliun (6,10%) dan Rp42,7 triliun (7,66%). Risiko kredit terkendali dengan rasio NPL sebesar 3,04%. Rasio permodalan terjaga dengan rasio CAR sebesar 30,27%.
9. Pertumbuhan Industri Pasar Modal ditunjukkan dengan peningkatan emiten dari Jawa Timur, sampai dengan September 2024 tercatat 53 perusahaan Jawa Timur yang telah go public dengan total dana terhimpun mencapai Rp13,74 Triliun. Terkait dengan security crowd funding, jumlah penerbit menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah Penerbit mencapai 35 pihak per September 2024 dengan total penghimpunan dana sebesar Rp46,82 Miliar (naik 35,06% yoy).
10. Pada Industri Perasuransian, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk asuransi semakin meningkat, polis asuransi naik sebesar 180,32% (yoy) menjadi 3.909.740 polis pada Triwulan I - 2024. Aset neto Dana Pensiun per September 2024 juga tumbuh 4,94% (yoy) menjadi sebesar Rp4,40 Triliun.
11. Industri pembiayaan mengalami pertumbuhan, total pembiayaan per Agustus 2024 meningkat 10,51% (yoy) menjadi sebesar Rp46,15 Triliun dengan NPF gross yang masih terkendali yaitu sebesar 3,02%. Outstanding pembiayaan fintech per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp9,15 Triliun atau tumbuh 41,95% (yoy). Demikian pula dengan pembiayaan oleh pegadaian swasta yang meningkat 27,01% yoy menjadi sebesar Rp9,64 Triliun.
12. Pada Tahun 2024 OJK menginisiasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Tema GENCARKAN Tahun 2024 adalah “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas”. Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam rangka percepatan akses keuangan daerah.
13. Terkait dengan kegiatan literasi telah dilakukan 640 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur dengan total peserta sebanyak 162.934 orang dari berbagai segmen masyarakat. Terkait dengan inklusi, terdapat pembukaan rekening sebanyak 6.978 rekening dengan total nilai transaksi sebesar Rp88,96 Miliar. Selain melalui tatap muka, OJK se-Jawa Timur juga mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa batasan lokasi dan waktu, melalui penyebaran konten literasi keuangan.
14. Optimalisasi berbagai produk simpanan dan kredit/pembiayaan juga dilakukan sebagai bentuk peningkatan inklusi keuangan, antara lain Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Simpanan Pelajar (SIMPEL), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Selain itu, dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, Kantor OJK se-Jawa Timur telah menginisiasi pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), yang saat ini telah memasuki tahap inkubasi, untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada beberapa lokasi antara lain Desa Dolokgede di Kabupaten Bojonegoro, Desa Bejijong di Kabupaten Mojokerto, Desa Krenceng dan Desa Kemloko di Kabupaten Blitar, Desa Gubug Klakah di Kabupaten Malang, dan Desa Peger Kulon di Kabupaten Jember.
15. Kantor OJK se-Jawa Timur telah membentuk Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) salah satunya di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Jombang guna peningkatan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses keuangan di lingkungan pondok pesantren. Adapun rencana program EPIKS yang akan dilakukan antara lain peningkatan literasi keuangan kepada santri dan pengurus ponpes, optimalisasi KUR syariah, optimalisasi perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Mandiri di sekitar ponpes, dan optimalisasi tabungan pelajar.
16. Selama periode Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2024, OJK Jatim berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Jawa Timur menyelenggarakan Jatim Inclusion Festival 2024 pada 10 – 13 Oktober 2024 di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh 2.962 pengunjung serta berhasil membukukan pembukaan rekening sebanyak 1.888 rekening dan total nilai transaksi keuangan sebesar Rp5,01 Miliar.
17. OJK Jatim telah menyusun kajian pengembangan ekonomi daerah yang selanjutnya diterapkan melalui implementasi skema Kredit-Pembiayaan/Penjaminan/Asuransi Pertanian Unggul Berkelanjutan dan Berdaya Saing (TUNAS) untuk pengembangan sektor pertanian di wilayah Jawa Timur.
18. OJK Jatim juga memandang perlunya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menggerakkan roda pembangunan serta pengembangan keuangan inklusif di daerah pedesaan secara massif sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat.
19. Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II, Bambang S. Hidayat memaparkan bahwa dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah secara nasional yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592.944.178 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.769.377 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.
20. Pada Provinsi Jawa Timur, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir September 2024 mencapai 99,95% dari total rekening atau setara 70.971.521 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 2.652.168 rekening untuk nasabah BPR/BPRS di Jawa Timur.
21. LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Pada periode penetapan reguler melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) di Akhir September yang berlaku pada 1 Oktober 2024 – 31 Januari 2025, LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.
22. LPS terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandate Undang-Undang LPS di atas 90%; (ii) evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global; (iii) koordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas system keuangan nasional; (iv) percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah; (v) sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan, (vi) sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan, serta (vii) persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 06 November 2024