“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 29 Agustus 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyampaikan Press Release terkait kinerja pelaksanaan APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Juli 2025.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,23% (yoy) dan berkontribusi 25,36% terhadap PDRB Pulau Jawa, dan 14,44% dari PDB Nasional, terbesar kedua setelah
   DKI Jakarta.
2. Inflasi Jatim terkendali, Inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,21% (yoy), di bawah rata-rata Nasional. Pemerintah terus melakukan Program Intervensi Pasar dalam upaya menjaga stabilitas harga
   beras dan harga komoditas strategis untuk menjaga daya beli Masyarakat.
3. Neraca Perdagangan Jatim bulan Juni 2025 kembali mengalami Surplus, ditopang oleh meningkatnya ekspor Non-Migas. Kakao merupakan komoditas dengan peningkatan nilai ekspor tertinggi yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan global.
4. NTP Jatim bulan Juli 2025 kembali menunjukan kenaikan, membuktikan daya beli petani membaik. Selama tahun 2025, APBN telah menyalurkan Rp1,74 miliar yakni pemberian pupuk bersubsidi kepada 804 orang melalui Kementerian Pertanian.

 B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp139.056,75 miliar atau 49,19% dari target sebesar Rp282.664,46 miliar. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 48,41%
(Rp134.243,49 miliar) dari target Rp277.324,17 miliar dan PNBP mencapai 90,13% (Rp4.813,26 miliar) dari target Rp5.340,29 miliar. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Ditjen
Pajak sebesar Rp56.420,20 miliar (43,91% dari target) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp77.823,29 miliar (52,29% dari target).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Juli 2025 sebesar Rp69.387,69 miliar atau 54,44% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp21.970,34 miliar dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp47.417,35 miliar.

 C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Hingga Juli 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp56.420,20 miliar.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp35,52 triliun (54,0%).

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp77.823,29 miliar (52,29%) dari target APBN.
• Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp74.084,82 miliar (52,04% dari target) tumbuh 9,29% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini.
• Penerimaan Bea Masuk Rp3.381,58 miliar (53,27% dari target) kontraksi 8,33% (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan utilisasi Free Trade Agreement.
• Penerimaan Bea Keluar Rp356,88 miliar (303,60% dari target) tumbuh tumbuh 443,99% (yoy), didorong kenaikan harga CPO.

c. PNBP

Hingga 31 Juli 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp4.813,26 miliar (90,13% dari target) tumbuh 11,17% (yoy).

1. PNBP Lainnya: terealisasi sebesar Rp2.420,24 miliar meningkat terutama berasal dari Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Paspor, dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
2. PNBP BLU: terealisasi sebesar Rp2.393,02 miliar meningkat terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Penyediaan Barang, dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Juli 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 31 Juli 2025 mencapai Rp3,21 triliun atau 59,00% dari target;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp107,67 miliar atau 86,22% dari target Rp124,87 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp301,19 Juta atau 196,34% dari target Rp153,4 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp116,82 miliar atau 70,74% dari target Rp165,14 miliar.

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi Rp14,94 triliun, tumbuh 0,38% karena adanya kebijakan Pemerintah yang terus melakukan rekrutmen ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk mengisi kebutuhan di berbagai sektor, terutama pendidikan dan Kesehatan, serta terdapat penyesuaian pada SBM tahun 2025 thd besaran uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN.

b. Belanja Barang

Belanja Barang terealisasi Rp4,29 triliun, digunakan antara lain untuk layanan keamanan dan ketertiban nasional, layanan pendidikan, pelayanan umum, belanja barang BLU, belanja nonoperasional pengendalian penyakit, infrastruktur konektivitas, riset dan industri.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi Rp1,61 triliun, antara lain digunakan untuk Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Prasarana Pendidikan, Modernisasi peralatan kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian, belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.

d. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp72,74 miliar, digunakan antara lain untuk mendukung Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi sebesar Rp72,71 M (52,39%).

3. Transfer Ke Daerah

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp47.417,35 miliar (56,79% dari target).
• Realisasi DAU terealisasi Rp26.805,97 miliar untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/belanja aparatur.
• Realiasi DBH terealisasi Rp6.014,67 miliar dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp291,75 miliar.
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp92,40 miliar.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp8.636,44 miliar ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
• Dana Desa terealisasi Rp5.576,13 miliar kontraksi -2,84% antara lain disebabkan adanya tambahan syarat salur tahap 2, yaitu dokumen untuk pembentukan koperasi desa merah
  putih sehingga beberapa Pemda yang belum mengajukan salur tahap 2.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 29 Agustus 2025