“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 30 September 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Agustus 2025 secara Luring bertempat di Sidoarjo dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 14.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta local expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,23% (yoy) dan berkontribusi 25,36% terhadap PDRB Pulau Jawa, dan 14,44% dari PDB Nasional, terbesar kedua setelah
   DKI Jakarta.
2. Inflasi Jatim terkendali, Inflasi bulan Agustus 2025 sebesar 2,17% (yoy), Pemerintah terus melakukan Program Intervensi Pasar dalam upaya menjaga stabilitas harga beras dan harga komoditas strategis untuk menjaga daya beli Masyarakat.
3. Neraca Perdagangan Jatim kumulatif Januar-Juli 2025 mengalami Surplus US$0,24 miliar, ditopang oleh meningkatnya ekspor Non-Migas. Secara kumulatif, golongan perhiasan/permata menjadi komoditas ekspor non migas terbesar di Jawa Timur.
4. NTP Jatim bulan Agustus 2025 sebesar 114,38 menunjukkan daya beli petani yang masih baik. Selama tahun 2025, APBN telah menyalurkan Rp2,61 miliar yakni pemberian pupuk bersubsidi kepada 1,07 juta orang melalui Kementerian Pertanian di Jawa Timur. 

 B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp159,18 triliun atau 56,31% dari target sebesar Rp282,70 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 55,33% (Rp153,43 triliun) dari target Rp277,32 triliun dan PNBP telah melampiau target dengan capaian 106,87% (Rp5,75 triliun) dari target Rp5,38 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp64,74 triliun (50,39% dari target Rp153,44 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp88,7 triliun (59,59% dari target Rp148,84 triliun).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Agustus 2025 sebesar Rp76,89 triliun atau 60,32% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp24,67 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp52,21 triliun.

 C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Hingga Agustus 2025, Penerimaan Pajak (netto) mencapai Rp64,74 triliun.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp41,25 triliun (56,5%) dari Penerimaan Pajak (bruto) sebesar Rp73,07 triliun.

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. Agustus 2025 mencapai Rp88,69 triliun (59,59% dari target APBN) tumbuh 3,6% (yoy).
• Penerimaan Cukai sebesar Rp84,42 triliun (59,30% dari target APBN), tumbuh 4,03% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini.
• Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp3,88 triliun (61,15% dari target APBN), dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada pangan dan peningkatan utilisasi Free Trade Agreement;
• Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp390 M (332,09% dari target APBN), tumbuh 420,3% (yoy) didorong kenaikan harga CPO.

c. PNBP

Hingga 31 Agustus 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp5,75 triliun (106,87% dari target) tumbuh 7,60% (yoy).

1. PNBP Lainnya: mengalami sedikit penurunan secara realisasi, namun secara persentase tetap mengalami pertumbuhan karena adanya penurunan Pagu pada PNBP lainnya, penurunan di dorong pendapatan administrasi dari satker POLRI hal ini sejalan dengan program pemutihan pajak mulai 14 Juni 2025 s.d 31 Agustus 2025.
2. PNBP BLU: meningkat terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha,  Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan Penyediaan Barang.

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Agustus 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 31 Agustus 2025 mencapai Rp3,64 triliun atau 66,92% dari target;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp117,74 miliar atau 94,29% dari target Rp124,87 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp307,92 Juta atau 200,73% dari target Rp153,4 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp133,79 miliar atau 81,0% dari target Rp165,14 miliar.

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi Rp16,59 triliun, tumbuh 0,38% (yoy). Pertumbuhan tertinggi ada pada honorarium, lembur dan tunjangan yang mencapai 7,42%, lonjakan tersebut dapat diartikan sebagai komitmen pemerintah untuk menghargai kerja keras pegawai yang terlibat dalam tugas-tugas ekstra, seperti percepatan pelayanan publik atau penyelesaian program-program prioritas pemerintah daerah.

b. Belanja Barang

Belanja Barang terealisasi Rp6,22 triliun (46,07% dari pagu Rp13,50 triliun), digunakan antara lain untuk layanan keamanan dan ketertiban nasional, layanan pendidikan, pelayanan umum, belanja barang BLU, belanja nonoperasional pengendalian penyakit, infrastruktur konektivitas,serta riset dan industri.

c. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi Rp1,78 triliun antara lain digunakan untuk Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Prasarana Pendidikan, Modernisasi peralatan kesehatan, pendidikan, serta peralatan internal K/L, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, Pengamanan Pantai, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta belanja awal untuk perbaikan Gedung, rumah dinas, dan prasarana Pendidikan.

d. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp83,13 miliar, digunakan antara lain berupa Bantuan Pendidikan Tinggi untuk mendukung Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi sebesar Rp83,09 miliar (59,87% dari pagu Rp138,77 miliar), dan Bantuan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun sebesar Rp41,85 juta.

3. Transfer Ke Daerah

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Agustus 2025 terealisasi sebesar Rp52,21 triliun (62,54% dari pagu Rp83,49 triliun).
• Realiasi DBH terealisasi Rp6,69 triliun tumbuh 18,52% (yoy) dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
• Realisasi DAU Rp27,25 triliun atau 63,24% dari pagu.
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp201,12 miliar atau 9,59% dari pagu.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp11,45 triliun (67,72% dari pagu) ditopang oleh Dana BOS, difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp343,42 miliar.
• Dana Desa terealisasi Rp6,27 triliun (78,11% dari pagu) antara lain disebabkan adanya tambahan syarat salur tahap 2, yaitu dokumen untuk pembentukan koperasi desa merah putih sehingga beberapa Pemda yang belum mengajukan salur tahap 2.

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 30 September 2025