“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 26 November 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Oktober 2025 bertempat di Surabaya dan secara hybrid di Aula Jenggala GKN Surabaya I dan melalui Ms Teams mulai pukul 13.30 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

1. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,22% (yoy), cukup kuat dan Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang ekonomi terbesar kedua se Nasional ataupun Pulau Jawa. Sementara secara q-to-q tumbuh 1,7%, mencerminkan ekonomi Jatim yang resilien.
2. IHK Oktober 2025 109,23, mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm), 1,98% (ytd) dan 2,69% (yoy). Inflasi masih tetap terkendali dalam rentang target nasional (2,5+1), menunjukan stabilitas harga yang baik.
3. Neraca Perdagangan Jatim Periode Januari s.d Oktober 2025 mengalami Surplus US1,33 Miliar, dengan nilai Ekspor US$22,91 Miliar, dan Impor lebih rendah US$21,58 Miliar. Meningkatkan ekspor merupakan efek front loading expor reaksi kebijakan tarif trump sedangkan impor menurun karena adanya kebijakan penghentian impor komoditi pangan untuk mendukung program ketahanan pangan.

 B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp202,19 triliun atau 71,50% dari target sebesar Rp282,77 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 70,25% (Rp194,81 triliun) dari target Rp277,32 triliun dan PNBP telah melampaui target dengan capaian 135,33% (Rp7,37 triliun) dari target Rp5,44 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp82,16 triliun (63,95% dari target Rp128,48 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp112,64 triliun (75,69% dari target Rp148,83 triliun).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Oktober 2025 sebesar Rp102,80 triliun atau 80,53% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp32,94 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp69,85 triliun.

 C. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

a. Pajak (DJP):

• Hingga Oktober 2025, Penerimaan Pajak (netto) mencapai Rp82,1 triliun, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 59,88% dan PPh Non Migas sebesar 37,04%.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp46,11 triliun (56,1%).

b. Bea Cukai (DJBC):

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. Oktober 2025 mencapai Rp112,65 triliun (75,69% dari target APBN) tumbuh 4,37% (yoy).
• Cukai sebesar Rp107,3 T (75,31% dari target APBN), tumbuh 4,61% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini.
• Bea Masuk sebesar Rp4,92 T (77,50% dari target APBN), terkontraksi 10,58% (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement.
• Bea Keluar sebesar Rp511 M (435% dari target APBN), tumbuh 415% (yoy) didorong kenaikan harga CPO.

c. PNBP

Hingga 31 Oktober 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp7,38 triliun (135,33% dari target).

1. PNBP Lainnya: sampai dengan Oktober 2025 tumbuh sebesar 1,3% (yoy). PNBP Lainnya meningkat terutama berasal dari pendapatan bunga lainnya dan pendapatan layanan Jasa perbankan mencapai lebih dari 1000% hal ini merupakan efek langsung dari kebijakan fiskal aktif pemerintah khusunya kebijakan penempatan dana pemerintah di bank himbara.
2. PNBP BLU: sampai dengan Oktober 2025 telah tercapai Rp3,93 triliun, atau 118,70% dari target. Capaian ini ditopang oleh terutama pendapatan dari Pelayanan Pendidikan yang berkontribusi 48%. Diikuti oleh Pelayanan Rumah Sakit yang berkontribusi 38%. Terjadi pertumbuhan pendapatan, baik pada Pelayanan Rumah Sakit (17,7%, yoy) dan pelayanan Pendidikan (8,4%, yoy), maupun BLU Lainnya.

d. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Oktober 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. Oktober 2025 mencapai Rp4,75 triliun atau 87,22% dari target Rp5,44 miliar;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp146,64 miliar atau 117,43% dari target Rp124,87 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp357,3 Juta atau 232,92% dari target Rp153,4 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp154,71 miliar atau 93,68% dari target Rp165,14 miliar.

2. Belanja Kementerian Lembaga

a. Belanja Pemerintah Pusat

Berdasarkan jenis belanja, realisasi per 31 Oktober 2025 terdiri dari::

• Belanja Pegawai sebesar Rp20,71 triliun dengan tingkat penyerapan 85,32%
• Belanja Barang sebesar Rp9,05 triliun dengan penyerapan 63,40%
• Belanja Modal sebesar Rp3,06 triliun atau 45,19%
• Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp125,32 miliar atau 90,27%

Secara nominal, alokasi dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga triwulan III-2025 relative lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun secara persentase, penyerapan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2024.

b. Realisasi Anggaran Kesehatan

Realisasi anggaran Kesehatan s.d. Oktober 2025 sebesar 696,69 miliar atau 66,65% dari pagu Rp1,05 triliun. Pemanfaatan untuk Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (Rp80,10 M / 58,44%) dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Rp44,52 M/ 33,75%).

c. Belanja Anggaran Pendidikan

Belanja Pendidikan terealisasi Rp9,44 triliun atau 67,04% dari pagu Rp14,08 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran (Rp1,59 T/ 75,05%) dan Program Pendidikan Tinggi (Rp1,64 T/ 53,27%).

d. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur

Realisasi Program MBG Jawa Timur tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sebanyak 5.265.514 penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan Santri sebanyak 5.035.606 jiwa, Balita 153.615 jiwa, dan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui 76.293 jiwa. Jumlah Supplier yang terlibat mencapai 2.942 supplier terdiri dari 1.395 UMKM, 298 Koperasi, 111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 supplier lainnya.

e. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Jatim peringkat kedua nasional dalam pelaksanaan PKG dengan capaian 10.381.789 jiwa pendaftar (24,67%) dan 10.367.223 jiwa kehadiran (23,59%) dari target 36 % di tahun 2025. Secara persentase Kota Mojokerto merupakan kota dengan persentase pendaftar tertinggi yaitu sebanyak 80,5% dari total sasaran PKG ini. Sementara dari Jumlah pendaftar yang tertinggi yaitu dari Kota Surabaya sebanyak 1.159.959 pendaftar yang terlayani. Hal ini sebanding dengan Jumlah penduduk Kota Surabaya merupakan tertinggi di Jawa Timur.

3. Transfer Ke Daerah

Secara Keseluruhan, TKD mengalami Kontraksi realisasi (yoy), Kontraksi TKD disebabkan hampir seluruh jenis mengalami kontraksi hanya DBH dan DAU yang mengalami pertumbuhan. Kontraksi terbesar terdapat pada DAK Fisik mencapai Rp2,79 T atau 77%(yoy).

• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp69,86 triliun (84,99% dari pagu Rp82,19 triliun).
• Realiasi DBH terealisasi Rp10,63 triliun tumbuh 29,6% (yoy).
• Realisasi DAU Rp37,78 triliun tumbuh 1,3% (yoy).
• Realisasi DAK Fisik sebesar Rp555,6 miliar tumbuh -77,7% (yoy).
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp13,19 triliun tumbuh -6,1% (yoy).
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp454,48 miliar tumbuh -34,6% (yoy).
• Dana Desa terealisasi Rp7,23 triliun tumbuh -7,56% (yoy).

-----------------------------------------------------------------

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 26 November 2025