Kajian Fiskal Regional (KFR) merupakan dokumen kajian yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang menggambarkan profil dan dinamika kondisi fiskal di masing-masing wilayah. KFR juga merupakan mandat yang diberikan oleh Menteri Keuangan melalui KMK nomor 264 Tahun 2023 guna untuk mendukung peningkatan pengelolaan fiskal dan perekonomian didaerah melalui peran Regional Chief Economist (RCE). Analisis tematik yang diangkat pada KFR Tahun 2023 adalah Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing.

Pengangguran merupakan salah satu kendala/permasalahan yang membutuhkan penangan serta perhatian khusus dari pemerintah agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang berkepanjangan di suatu wilayah. Dalam rangka mengatasi kendala terkait pengangguran tersebut, diperlukan dukungan APBN dan APBD dalam berbagi program pemerintah, seperti pembangunan di bidang pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bersaing untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. Selain dukungan belanja pemerintah, investasi yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baik di regional Kalimantan Barat maupun Nasional.

Pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat tiga Kementerian/Lembaga dengan alokasi Pagu terbesar terkait capaian output bidang Pendidikan yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp504,28 miliar, Kementerian Perhubungan sebesar Rp18,08 miliar dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp14,59 miliar. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan fungsi, alokasi pagu terbesar pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp Rp436,62 miliar dikuti dengan Program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu Rp80,3 miliar.

Sesuai dengan sebaran data DAK Fisik berdasarkan Bidang Pendidikan, Kontrak terbesar terdapat pada Subbidang SD sebesar Rp159,98 miliar diikuti oleh Subbidang SMP Rp135,90 miliar. Pemerintah tingkat provinsi mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan yang besar karena Bidang SMA dan SMK dikelola oleh pemprov.

Berdasarkan data dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat hingga tanggal 31 Desember 2023, realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencapai Rp26,90 triliun, atau 124,99% dari target RPJMD yang sebesar Rp21,52 triliun, serta 117,25% dari target nasional yang ditetapkan sebesar Rp22,94 triliun. Realisasi investasi yang masuk sampai dengan 31 Desember 2023 mampu menyerap 35.169 Tenaga Kerja Indonesia dan 49 Tenaga Kerja Asing. Lima sektor terbesar yang berkontribusi dalam PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Barat adalah:

• Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang berkontribusi sebesar Rp8,52 triliun, menyumbang 38,48% dari total investasi. Dominasi pada sektor ini menunjukkan bahwa pertanian dan agribisnis merupakan tulang punggung ekonomi Kalimantan Barat, yang menekankan pentingnya sumber daya alam dan potensi pertanian di daerah ini.
• Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp5,11 triliun atau 23,06% dari total investasi. Hal ini mencerminkan kehadiran industri berat dan manufaktur yang penting serta terkait dengan sumber daya alam seperti mineral dan logam.
• Sektor Pertambangan yang berkontribusi sebesar Rp2,60 triliun atau 11,76% dari total investasi. Hal ini menandakan pentingnya aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dalam perekonomian regional.
• Sektor Industri Makanan yang memiliki kontribusi sebesar Rp2,50 triliun atau 11,28%, menegaskan bahwa pengolahan makanan dan industri terkait merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi karena ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian.
• Sektor Industri Kimia dan Farmasi yang memiliki kotribusi lebih kecil yaitu Rp781,23 miliar atau 3,53% dari total investasi. Sektor ini masih berkembang namun menunjukkan diversifikasi ekonomi dan potensi inovasi serta pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi.

Analisis selengkapnya seputar "Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing” dapat diakses pada tautan berikut: https://linktr.ee/KFRKalbar