Pontianak 12 Maret 2019. Jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kepala Perwakilan yang pada periode ini dijabat oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) provinsi Kalbar, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( DJPb) Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak (DJP) Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Umum Ditjen Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kalbar dan PLt. Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak melakukan kunjungan kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Tujuan kunjungan diantaranya untuk menjalin silahturahmi dan terutama adalah menjalin sinergi dalam rangka upaya bersama dalam membangun Bumi Khatulistiwa melalui efektivitas pelaksanaan masing-masing tupoksi jajaran Kemenkeu.
Pada kesempatan tersebut Kakanwil DJPb, Edward Nainggolan menyampaikan rencana pelaksanaan Rakor Dana Desa, DAK Fisik dan Tugas Pembantuan yang akan dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota pada tanggal 21 Maret 2019 dengan materi pemaparan yang akan disampaikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu Provinsi Kalimantan Barat, dalam acara ini nantinya diharapkan juga terjalin sinergi antara seluruh Bupati/Walikota dengan Jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Membangun Bumi Khatulistiwa. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendukung dan menyambut baik pelaksanaan Rakor Dana Desa, DAK Fisik dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya Sutarmidji menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat dan aparatur desa dalam menyikapi pelaksanaan program Dana Desa sehingga berdampak bagi kemakmuran masyarakat desa diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan BUMDes yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Desa. Edward Nainggolan juga melaporkan tentang perkembangan kinerja dan upaya yang telah dilakukan jajaran Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat dalam penyaluran dana APBN, Dana Desa dan DAK Fisik.
Kakanwil DJKN Provinsi Kalbar Edih Mulyadi menyampaikan bahwa Kakanwil DJKN Provinsi Kalbar terpilih sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dan siap bekerja sama dengan Pemprov Kalimantan Barat dalam menjalankan program-program pemerintah, selanjutnya dia juga menyampikan pentingnya pencatatan dan pemanfaatan asset yang berasal dari Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Daerah.
Berkaitan dengan masalah perpajakan Sutarmidji menyoroti tentang penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) luar wilayah Provinsi Kalbar, khususnya para wajib pajak besar hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan Bagi Hasil Pajak maka yang akan menikmati hasilnya adalah Provinsi dimana NPWP tersebut terdaftar. Kondisi ini sangat merugikan karena yang menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha perusahaan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat. Disinggung juga pentingnya penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan harga jual beli property sehingga nilai perolehan BPHTB dan PPh atas jual beli rumah bisa mendekati nilai kewajaran. Kepada jajaran Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Gubernur Kalimantan Barat juga menyampaikan pentingnya untuk segera memanfaatkan peralatan yang sudah terpasang pada fasilitas Dry Port Entikong sehingga bermanfaat bagi pengembangan perekonomian kawasan perbatasan.
Kontributor : Bambang Sri Prastyono
