PRESS RELEASE

PERKEMBANGAN APBN DAN APBD REGIONAL KALIMANTAN TIMUR BULAN JANUARI 2023

Forum ALCo: Optimistis Pendapatan Awal Tahun 2023

Balikpapan, 27 Februari 2023 – Perekonomian Kaltim sampai dengan akhir 2022 melanjutkan tren pertumbuhan yang persisten dengan tumbuh positif sebesar 4,48% yoy. Tren positif pertumbuhan perekonomian Kaltim menandakan respons yang positif atas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam akselerasi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta pelonggaran kebijakan pembatasan social yang sempat membelenggu ekonomi regional. PDRB Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai Rp921,33 triliun, sementara pada triwulan IV sebesar Rp253,57 triliun. Kaltim berkontribusi sebesar 52,14% dari PDRB Regional Kalimantan sebesar Rp1.767,01 triliun. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor yang mendominasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur dengan share sebesar 53,24%. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor terbesar kedua dengan share sebesar 15,05%.

Inflasi di Kaltim pada bulan Januari 2023 mencapai 0,43% mtm dengan tingkat inflasi 0,43% ytd dan 4,90% yoy. Inflasi utamanya terjadi karena tingginya permintaan pasar seiring dengan perayaan tahun baru dan imlek tidak sebanding dengan pasokan beberapa bahan pokok yang terkendala  distribusi  akibat  tingginya  gelombang air  laut.  Faktor  lain  yang  secara  tidak langsung menyebabkan inflasi yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hampir mencapai 6,2%. Selain itu, efek kenaikan BBM memasuki fase ke-2 (2nd phase) di triwulan kedua setelah terjadinya kenaikan harga.

Pagu belanja K/L APBN Kalimantan Timur 2023 mencapai Rp63.050,74 miliar, atau mengalami peningkatan 100,42% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu APBN terutama pada jenis belanja modal dan belanja transfer. Pagu belanja modal meningkat dikarenakan adanya alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang mencapai Rp22,9 triliun. Alokasi dana transfer ke daerah di Kalimantan Timur meningkat sebesar Rp5.840,48 miliar atau  21,84%.  Hal  ini  dikarenakan Sebagian  besar pembayaran  dana transfer dilakukan oleh KPPN di daerah.

Realisasi APBN awal tahun 2023 relatif baik. Pendapatan negara s.d. 23 Februari 2023 mencapai Rp4.814,60 miliar yang berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp4.517,59 miliar dan PNBP Rp297,01 miliar. Penerimaan pajak dalam negeri Kalimantan Timur s.d. 23 Februari 2023 mencapai Rp4,19 triliun atau 13,33% dari target 2023 sebesar Rp31,47 triliun, tumbuh 75,39% yoy. Hampir seluruh komponen pajak dalam negeri mengalami pertumbuhan, Sementara  itu, seluruh komponen pajak perdagangan internasional mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya harga referensi CPO dan produk turunannya. Realisasi PNBP s.d. 31 Januari 2023 mencapai Rp297,01 miliar atau 19,80% dari target sebesar Rp1.500,29 miliar. Realisasi PNBP tersebut didominasi oleh PNBP lainnya yang ditopang oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp117,76 miliar.

Belanja Kementerian/ Lembaga s.d. 23 Februari 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.267,89 miliar atau 4,2% dari pagu sebesar Rp30.214,24 miliar. Belanja K/ L tumbuh 52,5% yoy dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka IKN Nusantara, belanja  Kesehatan  untuk  pencegahan  stunting,  belanja  Pendidikan  untuk  dukungan operasional PTN, dan belanja ketahanan pangan untuk dukungan sarpras pertanian. Penyaluran TKDD s.d. 23 Februari 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 85,65% dengan nilai penyaluran mencapai Rp4,41 triliun didominasi oleh transfer Dana Bagi Hasil sebesar Rp3,74 triliun. Secara nominal, penyaluran tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur (Rp901,73  miliar  atau  13,74%  dari alokasi).  Sementara  itu,  secara  persentase  tertinggi disalurkan oleh Kab. Berau (Rp411,5 miliar atau 14,83% dari alokasi).

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur s.d. 31 Januari 2023 sebesar Rp2.359,65 miliar didominasi oleh komponen Pendapatan TKDD. Realisasi belanja APBD sebesar Rp498,06 miliar. Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 98,12% terhadap total pendapatan daerah, sementara PAD hanya berkontribusi sebesar 1,87%. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kaltim. Tren pelaksanaan anggaran pemerintah yang masih menjadi permasalahan adalah menumpuknya belanja di akhir tahun, yang berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan anggaran tersebut. Pemerintah provinsi Kaltim perlu menyusun rencana anggaran dengan tepat agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun, terutama belanja modal.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Juanda No.4, Samarinda

Telp. (0541) 201348

Fax. (0541) 748623

Email: djpbAlamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.