Samarinda, Kemenkeu.go.id. Memulai tahun anggaran 2023, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur mengundang satuan kerja (satker) yang memiliki pagu besar untuk duduk bersama dalam kegiatan bertajuk Prospek. Prospek merupakan akronim dari Priority Spending Partners in East Kalimantan. Sejumlah 20 Satker kementerian negara/lembaga (K/L) di provinsi Kalimantan Timur tergabung dalam Prospek Tahun 2023 memiliki pagu 82,03 persen atau sekitar 24,77 triliun. Kegiatan Prospek diinisiasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2021 untuk mewujudkan spending better dalam pelaksanaan APBN.
Pelaksanaan APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Untuk itu, satker perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran ini. Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang dapat dilakukan satker antara lain:
- Meningkatkan kualitas perencanaan;
- Meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
- Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/ proyek;
- Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
- Meningkatkan akurasi penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah Banper;
- Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money);
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang baik maka dari itu rencana kegiatan yang telah dibuat wajib dilaksanakan sesuai dengan perencanaan/ Pada awal tahun, satker perlu melakukan reviu DIPA awal, reviu kegiatan secara periodik dan revisi DIPA dalam hal terdapat penyesuaian kegiatan. Satker harus menjaga kedisiplinan pelaksanaan rencana kegiatan dengan menjadikan Hal III DIPA sebagai alat kendali dalam pencapaian kinerja, output dan sasaran kegiatan. Selain itu, diperlukan akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan proyek, akselerasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) termasuk mempercepat penetapan kebijakan internal terkait PBJ dan TKDN dan mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran.
Langkah-langkah yang dilaksanakan satker harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/ kegiatan secara aktif. Beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan satker antara lain satker mengevaluasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi mitigasi. Kemudian melakukan monev pelaksanaan anggaran secara periodik dan menetapkan IKPA sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit. Kegiatan monitoring dan evaluasi strategis yang perlu dilakukan satker yaitu menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan. Dengan keterlibatan APIP diharapkan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan satker dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejak penetapan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan IKN di provinsi ini. Penambahan anggaran terlihat pada tahun lalu dimana pada awal tahun anggaran 2022 semula anggaran sejumlah 9 triliun naik menjadi 14 triliun di akhir Agustus 2022. Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sudah mulai terasa di lapangan. Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK menjadi K/L yang melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan IKN. Kanwil DJPb Provinsi Kaltim berharap terbangun sinergi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kanwil DJPb Kaltim dengan satker untuk bersama mengawal dan menyukseskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan baik. Kedepannya, Kanwil DJPb Kaltim akan sering melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satker khususnya terkait progres pembangunan proyek-proyek IKN sehingga apabila terdapat kendala/permasalahan khususnya terkait pelaksanaan anggaran dapat segera diatasi.
Sebagai gambaran, realisasi kinerja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Dari total pagu sebesar Rp15,07 triliun, anggaran yang terealisasi adalah senilai Rp13,77 triliun atau 91,35 persen, turun 4,07 persen (yoy). Berdasarkan jenis belanjanya, kinerja tertinggi dicapai oleh Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi sebesar 100 persen dari pagu senilai Rp6,79 miliar. Pada Belanja Pegawai realisasinya mencapai Rp3,11 triliun, atau 98,56 persen. Pada Belanja Barang realisasi belanjanya mencapai Rp3,24 triliun atau 94,76 persen. Pada Belanja Modal realisasi anggaran mencapai Rp7,41 triliun atau 87,29 persen. Adapun capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran bendahara umum negara tingkat wilayah tahun 2022 tercatat sebesar 90,29.