Pada tanggal 7 Maret 2024, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kajian Fiskal Regional dan Statistik Keuangan Pemerintah Periode TW IV 2024 yang bertajuk “Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengurangan Angka Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja”. Dalam FGD tersebut disampaikan pemaparan dengan topik: 1) Kajian Fiskal Regional mengenai Hubungan kondisi fiskal dan ekonomi makro terhadap kualitas SDM; 2) Data Government Finance Statistics (GFS) yang mempengaruhi kualitas SDM; 3) serta materi oleh narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan dengan topik Penyiapan SDM Kaltim sebagai Kunci Sukses Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN).

Sesi I: Pemaparan Materi Kajian Fiskal Regional Tahunan 2023

Di tengah tekanan risiko global, kebijakan moneter global yang terus berlanjut (high for longer) menyusul perkembangan inflasi di negara-negara ekonomi utama yang masih di atas target, volatilitas sektor keuangan serta tensi geopolitik yang masih berlangsung, Perekonomian Kaltim konsisten tumbuh di atas angka nasional dalam tiga Triwulan terakhir. Secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi melambat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian ekonomi Kaltim berhasil tetap tumbuh dengan angka 5,76 persen; lebih tinggi bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,29 persen (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan dan Nasional pada Tahun 2023 yang mencapai 5,06 dan 5,43 persen (yoy).

Pendapatan Negara adalah sebesar Rp44,12 T yang mana mayoritas berasal dari pendapatan perpajakan. Belanja Negara mencapai sebesar Rp87,40 T yang mana meningkat 60,76% (yoy). Belanja K/L mencapat Rp35,38 T, utamanya untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN, sedangkan Belanja TKD mencapai Rp52,01 T.

Analisis yang dilakukan adalah analisa pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM dan pengangguran, kondisi kemantapan jalan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap investasi, serta pengaruh IPM dan investasi terhadap tingkat pengangguran. Dengan hasil diantaranya 1) Belanja pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel TPT. 2) Kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan pada peningkatan investasi. 3) Kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan pada peningkatan investasi. 4) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpengaruh positif terhadap investasi. UMR/UMK berpengaruh positif terhadap investasi.

Sesi II: Pemaparan Materi Penyiapan SDM Kalimantan Timur sebagai Kunci Sukses Menyongsong IKN

Sebelumnya, TPT Kalimantan Timur selalu berada di atas rata-rata nasional, tetapi pada tahun 2023 mulai melandai hingga berada di bawah rata-rata nasional. TPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti investasi dan sosiologis masyarakat. Salah satu tujuan penyusunan Rencana Tenaga Kerja adalah memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya. Apakah IKN akan mengubah karakteristik Kalimantan Timur yang berfokus pada pertanian, migas, dan pertambangan? Atau apakah akan muncul sektor manufaktur/industri?

Proyeksi ketenagakerjaan Kalimantan Timur tahun 2023-2026

1. Proporsi Penduduk Usia Kerja (PUK) dengan pendidikan rendah (SMTP dan maksimum SD) diperkirakan terus menurun, berkebalikan dengan tingkat pendidikan menengah tinggi.Strategi yang dilakukan: (1) kebijakan wajib belajar yang dicanangkan perlu diikuti dengan evaluasi ketat; dan (2) jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mewadahi mereka yang berada pada usia dewasa di luar usia belajar formal agar dapat melanjutkan pendidikan melalui kesetaraan Paket A, B, atau C
   
   
2. 3 sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan masih menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan akan mengalami penurunan.
   Strategi yang dilakukan: (1) inovasi dan peningkatan pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital; dan (2) masifikasi pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang diambil Dinas Ketenagakerjaan diantaranya: a) Memperluas pelatihan dan vokasi untuk menjembatani lulusan SMA/SMK yang belum melanjutkan ke pendidikan tinggi diploma/sarjana; b) Memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk dapat menampung peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan; dan c) Melihat secara seksama dan menyelaraskan penyelesaian Rencana Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Mikro pada perusahaan.

Sesi III Pemaparan Materi Statistik Keuangan Pemerintah Triwulan IV 2023

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran, diperlukan dukungan APBN dan APBD dalam berbagai program pemerintah, salah satunya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Faktor yang dapat mempengaruhi TPT adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan keterampilan, upah minimum, teknologi, dan globalisasi. Selain itu, IPM juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, begitu juga sebaliknya. Selain itu, teori ekonomi menunjukkan hubungan yang kompleks antara IPM dan tingkat pengangguran. Terdapat beberapa studi empiris yang telah meneliti hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang menunjukkan hubungan negatif, hubungan positif, dan hubungan tidak signifikan. Disisi lain, belanja pemerintah dengan IPM memiliki hubungan positif dan tidak langsung, sedangkan belanja pemerintah dengan TPT memiliki hubungan negatif dan tidak langsung.

Hasil analisis regresi expense/beban pemerintah dengan IPM dan TPT menunjukkan hubungan yang positif, yang berarti belanja pemerintah dapat menjadi alat untuk menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Simpulan
FGD kali ini menjadi trigger untuk penyadaran bahwa terdapat proyek besar di Kalimantan Timur yang dapat menjadi kesempatan bagi tenaga kerja di Kalimantan Timur untuk dapat terserap. Selain itu, pemerintah daerah perlu pemetaan strategis terhadap kebutuhan tenaga kerja 4-5 tahun ke depan atau setelah IKN selesai, karena jika didesain nanti setelah IKN selesai, maka akan sangat terlambat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada perspektif ketenagakerjaan, tetapi juga pada perspektif pembangunan yang lebih luas.

Kontributor : Gusnanda Permana