Samarinda, Maret 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2023 mencapai 5,76% yoy, pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode triwulan III 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,29% yoy. Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kalimantan Timur yaitu peningkatan belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas konstruksi (IKN, Refinery Development Master Plan/RDMP, dan konstruksi lainnya). Pada Februari 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 3,28% yoy atau 0,27% mtm yang didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil utama inflasi. Berbeda dengan periode 2023, bulan Februari 2024 inflasi Kalimantan Timur didasarkan pada 2 kota dan 2 kabupaten yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Berau. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur konsisten mendominasi perekonomian Borneo. Pada triwulan IV 2023, Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Pulau Kalimantan, yaitu dengan share sebesar 48,38%.
Kinerja fiskal APBN Kalimantan Timur positif di awal tahun ini menjadi modal baik untuk menjalani tahun 2024. Pada porsi Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 2,24% yoy, hal yang sama terjadi pada porsi Belanja Negara yang mengalami growth mencapai 19,19% yoy. Realisasi Pendapatan Negara s.d. bulan Februari 2024 sebesar Rp5,62 triliun (11,82% dari target). Sementara kinerja Belanja Negara s.d. akhir Februari 2024 telah terealisasi sebesar Rp7,80 triliun (9,25% dari pagu Rp84,27 triliun).
Perpajakan
Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp4,77 triliun (10,40% dari target), mengalami penurunan sebesar -5,93% yoy. Penurunan pajak tersebut dipengaruhi oleh mayoritas kelompok pajak di wilayah Kaltim mengalami pertumbuhan negatif, kecuali jenis pajak PBB dan pajak lainnya. Pertumbuhan negatif tersebut akibat harga CPO di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan yang menurun. Hal serupa terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional yang mengalami pertumbuhan minus, utamanya disebabkan oleh perlambatan penerimaan Bea Keluar sebesar -77,15%. Sementara itu hingga Februari 2024, Bea Masuk mengalami peningkatan 9,05% karena importasi gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya yang naik.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi PNBP sampai dengan akhir Februari 2024 mencapai Rp0,85 triliun (49,04% terhadap target), dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 164,32% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan; Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang lalu; dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.
Belanja K/L
Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir Februari 2024 mencapai Rp1,31 triliun (2,89% dari pagu Rp45,27 triliun). Realisasi Belanja K/L tersebut lebih rendah dari tahun lalu (terkoreksi 2,10% yoy), terutama dipengaruhi penurunan belanja modal dan belanja bantuan sosial yang belum terealisasi. Penurunan belanja modal utamanya dipengaruhi oleh menurunnya belanja untuk pelaksanaan jalan nasional Kalimantan Timur. Kementerian PUPR menjadi K/L dengan alokasi pagu K/L terbesar yaitu Rp22,96 triliun, diikuti oleh pagu POLRI dan Kemenhan.
Transfer ke Daerah
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 29 Februari 2024 mencapai Rp6,49 triliun (16,63% dari pagu Rp39,00 triliun). Realisasi TKD lebih tinggi Rp1,29 triliun. Peningkatan realisasi TKD tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang telah disalurkan Rp0,50 triliun dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 23,04%, terutama karena signifikannya kenaikan realisasi DBH SDA Minerba TA 2024. Sebagian dana TKD per Februari 2024 belum disalurkan, menunggu penyampaian sayarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.
APBD Kalimantan Timur
Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp8,73 triliun (13,33% dari target). Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp6,61 triliun (13,14% dari target). Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 75,72% dan 24,17% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 sebesar Rp1,85 triliun (2,64% dari pagu Rp70,19 triliun).
Ibu Kota Negara Baru (IKN)
Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan Februari 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 79,76% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp36,01 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,22%); Kemenhub (0,52%); KLHK (0,22%); serta POLRI (0,04%).
Analisis Tematik “Analisis Perkembangan Capaian Indikator Infrastruktur Konektivitas”
Terdapat disparitas signifikan dalam kondisi jalan di Kalimantan Timur; dengan jalan kota berada dalam kondisi baik, sedangkan jalan kabupaten mayoritas mengalami kerusakan berat. Jalan nasional dan jalan provinsi menunjukkan kondisi yang lebih merata, dengan tingkat kerusakan sedang.
Konektivitas udara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah kilometer kursi domestik, keberangkatan pesawat, dan pergerakan kargo penumpang. Namun, pada tahun 2022, terdapat tanda-tanda pemulihan dengan peningkatan bertahap pada ketiga indikator tersebut. Pergerakan kargo penerbangan, baik domestik maupun internasional, menunjukkan stabilitas dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh pandemi.
Sirkulasi atau flow kapal masuk dan keluar juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Angkutan penyeberangan bahkan telah mengalami pertumbuhan di atas angka pra-pandemi. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan performa yang unggul dibandingkan dengan indeks nasional. Meskipun terdapat kesenjangan dalam infrastruktur jalan, Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan positif dalam konektivitas udara, pergerakan kapal, angkutan penyeberangan, dan pembangunan TIK. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi Kalimantan Timur untuk terus berkembang dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Ekonomi Hijau
Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau, antara lain melalui program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) dan Green Climate Fund (GCF). FCPF-CF merupakan salah satu program pendanaan multilateral yang dikelola World Bank yang memberikan pendanaan dibayarkan berbasis kinerja kepada Provinsi Kalimantan Timur atas prestasinya dalam menurunkan emisi GRK dari sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Prestasi ini dinilai dalam tiga periode pelaporan, yaitu (i) Juni 2019 s.d. Desember 2020, (ii) Januari 2021 s.d. Desember 2022, dan (iii) Januari 2023 s.d. Desember 2024 dengan jumlah nominal komitmen sebesar USD 110 juta untuk target penurunan sebesar emisi 22 juta ton CO2e. Advance payment USD 20,90 juta dari total komitmen USD 110 juta atau sebesar Rp110,5 miliar telah disalurkan World Bank kepada Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2023 dan sudah terealisasi sebesar Rp86,8 miliar atau 78,6% dari penyaluran. Alokasi dan penyaluran dana tahun 2024 kepada Pemda Kaltim menunggu verifikasi laporan realisasi keuangan dan program pada tahun 2023 oleh REDD+ World Bank. Penyaluran dana FCPF-CF pada tahun 2024 juga dilakukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 441 Pemerintah Desa/Kelurahan, dan 151 masyarakat adat melalui lembaga perantara.
Untuk program Green Climate Fund (GCF), pada tahun 2024 ini Provinsi Kalimantan Timur menerima pendanaan sejumlah USD 4,6 juta. GCF merupakan pendanaan multilateral yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam merespon tantangan climate change dengan mendanai proyek mitigasi dan adaptasi seperti energi terbarukan, pengelolaan hutan, dan infrastruktur yang tahan terhadap iklim. Program GCF tersebut didirikan dibawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Indonesia menjadi salah satu negara penerima dana GCF yang dananya disalurkan melalui BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Kontributor :
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
