Samarinda, Mei 2024 – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan I 2024 mencapai 7,26% yoy, lebih tinggi dibandingkan periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,76% yoy. Dari sisi produksi, kontribusi PDRB terbesar masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sedangkan pertumbuhan sisi pengeluaran terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT, didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan lembaga keagamaan pada bulan Ramadhan. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 secara yoy positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan, adapun Kaltim sebagai kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 48,12%. Pada April 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 3,21% yoy atau 0,70% mtm yang didorong oleh indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok kesehatan; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan andil utama inflasi.

Kinerja positif fiskal APBN Kaltim di awal tahun ini menjadi modal baik untuk menjalani tahun 2024. Komponen Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp11,57 Triliun (24,34% dari target tahunan Rp47,55 Triliun), sedangkan komponen Belanja Negara terealisasi sebesar Rp19,14 Triliun (22,6% dari pagu tahunan Rp84,71 Triliun).

Perpajakan

Penerimaan Perpajakan telah terealisasi sebesar Rp10,27 triliun (22,43% dari target). Capaian ini sedikit mengalami penurunan secara yoy. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp1,30 triliun (74,60% dari target), tumbuh signifikan sebesar 78,08% yoy. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp19,14 triliun (22,60% dari pagu Rp45,21 triliun), tumbuh sebesar 12,07% yoy. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Kantor UPBU AAP Pranoto, dan Kantor UPBU Melak. Sementara Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan realisasi, utamanya digunakan untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 oleh KPU. Selain itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung program Pendidikan tingi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh KemenPUPR.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp7,04 triliun (18,04% dari pagu Rp39,00 triliun). Realisasi TKD lebih tinggi Rp0,79 triliun. Peningkatan realisasi TKD tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 22,75%, terutama karena signifikannya kenaikan realisasi DBH SDA Minerba TA 2024. Sebagian dana TKD per Maret 2024 belum disalurkan, menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

APBD Kalimantan Timur

Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan April 2024 sebesar Rp12,18 triliun (18,59% dari target) didominasi oleh Dana Transfer. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan April 2024 sebesar Rp9,32 triliun (18,52% dari target). Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Maret 2024 sebesar Rp8,35 triliun (11,89% dari pagu Rp70,19 triliun).

Ibu Kota Negara Baru (IKN)

Progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur. Sampai dengan April 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 79,03% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp36,01 triliun yang tersebar pada Kementerian PUPR (99,22%); Kemenhub (0,52%); KLHK (0,22%); serta POLRI (0,04%).

Analisis Tematik “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional (Identifikasi Sektor Terdampak)”

Perkembangan keadaan iklim rata-rata di wilayah Kaltim menunjukkan tren yang bervariasi. Peningkatan suhu merupakan indikator utama perubahan iklim di Kaltim dan dapat memengaruhi kelembaban udara dan pola angin. Deforestasi hutan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan iklim di Kaltim. Perubahan iklim di Kaltim diindikasikan oleh maraknya fenomena kerusakan lingkungan seperti banjir dan kenaikan air laut secara global.​

Tren curah hujan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan, terutama di tiga kota, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Berau. Peningkatan curah hujan dipicu oleh beberapa faktor, seperti deforestasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim global. Peningkatan curah hujan memiliki dampak positif dan negatif bagi sektor ekonomi regional Kalimantan Timur. Di satu sisi, peningkatan curah hujan dapat mendukung sektor pertanian. Di sisi lain, peningkatan curah hujan juga dapat menyebabkan potensi terjadinya banjir yang berakibat pada terhambatnya kegiatan ekonomi. Kasus kebakaran hutan dan penyempitan lahan hutan juga mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak negatif bagi sektor ekonomi regional Kalimantan Timur. Kebakaran ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi.

Perubahan iklim di Kalimantan Timur memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi regional, terutama pada sektor perikanan laut dan sungai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut telah terjadi secara global selama 30 tahun terakhir, dan hal ini juga terjadi di Kalimantan Timur. Kenaikan ini disebabkan oleh mencairnya lapisan es di kutub karena suhu yang lebih hangat. Kenaikan permukaan air laut di Kalimantan Timur dapat memiliki dampak negatif terhadap sektor perikanan laut dan sungai. Hal ini dapat merusak habitat penting bagi ikan, seperti terumbu karang, dan menganggu siklus hidup ikan. Selama 5 tahun terakhir, luas terumbu karang di Kalimantan Timur telah berkurang secara signifikan dari 544.626 ha menjadi 3.289 ha. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya peremajaan terumbu karang dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023. Kenaikan permukaan air laut juga dapat menggerus wilayah pantai dan merusak ekologi laut lainnya, seperti mangrove. Dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan laut dan sungai di Kalimantan Timur kompleks dan tidak selalu linier.​

Pemerintah Daerah Kaltim berkomitmen untuk menjadi provinsi yang hijau dan mendukung penurunan emisi nasional melalui program "Kaltim Green". Polhut dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan mencegah deforestasi. Pemerintah Daerah Kaltim juga berupaya agar ekonomi dan infrastruktur memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu Kaltim untuk mencapai target penurunan emisi dan menjadi provinsi yang hijau dan berkelanjutan.​

Ekonomi Hijau

Provinsi Kalimantan Timur dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui implementasi local emission trading system (ETS). Penerapan local ETS untuk memfasilitasi sektor-sektor usaha yang belum tercover pada IDX Carbon yang saat ini masih terbatas untuk 99 perusahaan sektor energi. Dana yang diperoleh dari ETS dapat digunakan untuk membiayai program penurunan emisi karbon di Kaltim.​ Platform ini juga dapat menjadi sarana untuk menjual 22 juta ton carbon credit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur dari skema result-based payment FPCF-CF.​

Isu Lokal Maret 2024 : Dinamika Harga Komoditas Unggulan Kalimantan Timur

Harga batubara relatif stabil sementara crude oil mengalami tren kenaikan sejak akhir tahun 2023. Harga batubara mengalami kenaikan pada bulan April 2024 setelah sebelumnya mengalami koreksi di awal tahun, kenaikan ini disebabkan karena naiknya permintaan batubara akibat heatwave di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan sehingga menyebabkan kebutuhan listrik  untuk pendingin ruangan meningkat.​ Di sisi lain, Harga crude oil juga mengalami kenaikan pada bulan April 2024, hal ini disebabkan eskalasi geopolitik di Timur Tengah antara Iran-Israel-Palestina.​ Selain batubara dan crude oil, harga CPO juga mengalami tren kenaikan sejak awal tahun. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk biodiesel, penurunan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, serta fluktuasi kurs rupiah dan ringgit terhadap dolar AS.​ Kaltim merupakan Provinsi penghasil sawit terbesar ke 5 di Indonesia dengan produksi 4,22 juta ton (8,98%) pada tahun 2023.​ Alokasi DBH Sawit untuk provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar Rp182,65 milyar.​

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Juanda No.4, Samarinda
Telp. (0541) 201348
Fax. (0541) 748623
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.