Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Namun, WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Adalah kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD,” tegas Presiden dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). Tahun ini LKPP mendapatkan predikat WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut.
Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di atas 5% merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Namun, untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih berfokus kepada hasil atau capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” sebut Presiden. “Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.”
Kegiatan penyerahan LHP kali ini mengangkat tema Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya upaya bersama dengan berbagai sektor baik lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, maupun masyarakat. Diharapkan, dengan demikian tercipta keselarasan dan kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan sehingga visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara tersebut juga dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di antaranya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.
Adapun Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
“Dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dinamika pengelolaan keuangan negara yang makin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi-stakeholders engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” terangnya. [LRN/SW]
Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan
