Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate

Undang-Undang HKPD

“Menuju Penguatan Desentralisasi Fiskal Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”

Masih ditengah kondisi pandemi Covid-19, pada Selasa 7 Desember 2021 sidang paripurna ke-X DPR secara resmi mengesahkan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUUHKPD) menjadi UU HKPD. Pengesahan UU HKPD menjadi salah satu tonggak sejarah dalam pengelolaan keuangan Negara. Upaya pemerintah dan DPR dalam memperbaharui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah diajukan sejak 28 Juni 2021. Meskipun terbilang cepat dalam penetapannya, proses perumusan RUU ini jauh lebih lama mengikuti dinamika kebijakan dan kondisi nasional dan daerah.

Meskipun alokasi TKDD cenderung meningkat, namun ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat masih tinggi, yang disebabkan:

  1. Tata kelola belanja daerah yang belum efisien, efektif dan disiplin.
  2. Program/kegiatan di APBD yang masih sangat banyak sehingga belanja kurang fokus dalam memberikan pelayanan di daerah
  3. Tingginya belanja pegawai berakibat berkurangnya belanja publik yang produktif
  4. Rendahnya belanja infrastruktur untuk mengungkit layanan dan pertumbuhan ekonomi di daerah
  5. Tingginya  dana  idle  Pemda  di  perbankan  akibat  relative  rendahnya  belanja  pemerintah daerah.

UU  HKPD  diharapkan  dapat  mengatasi ketimpangan pemerataan kesejahteraan tersebut. Oleh sebab itu, berlakunya UU HKPD ditujukan untuk :

  1. Menguatkan   sistem   perpajakan   di   daerah.   Dilakukan   melalui   mendorong   kemudahan berusaha, mengurangi retribusi layanan wajib, obsent perpajakan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota, serta basis pajak baru dengan mensinergikan pajak pusat dan daerah.
  2. Meminimalkan ketimpangan ekonomi secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan melalui reformulasi DAU, DBH dan DAK, perluasan skema pembiayaan daerah serta sinergi pendanaan lintas sektoral.
  3. Meningkatkan  kualitas  belanja  daerah  dengan  meningkatkan  disiplin  dan  sinergi  belanja daerah. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan penguatan pengawasan internal di daerah.
  4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, dengan meredesain TKDD agar dapat berfungsi sebagai countercyclical policy, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, pengendalian defisit APBD, refocusing APBD dalam kondisi tertentu dan penguatan monitoring dan evaluasi.

Mewujudkan tujuan yang menjadi pilar UU HKPD tersebut, ketentuan dalam UU HKPD terdiri dari beberapa aturan pokok yang meliputi ketentuan tentang:

  1. Pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Transfer ke daerah
  3. Pengelolaan belanja daerah
  4. Pembiayaan daerah
  5. Pembentukan dana abadi daerah
  6. Sinergi pendanaan
  7. Sinergi kebijakan fiskal nasional

Berlakunya UU HKPD diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh NKRI dengan alokasi sumber daya nasional yang lebih efektif dan efisien. Terbitnya UU HKPD diharapkan mampu mewujudkan hubungan pemerintah daerah lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan. Peran APBN dan APBD sebagai instrumen pembangunan diharapkan dapat lebih harmonis, sinkron dan bersinergi dalam mewujudkan tujuan nasional.

 

 Cr: Dedye Priyo Wibowo

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara  Kementerian Keuangan RI
Jalan Jati Lurus Nomor 254 Ternate  97716

IKUTI KAMI

Search