Untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola keuangan yang baik kepada masyarakat, Kakanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Edward Nainggolan melakukan diskusi yang diselenggarakan Kamis (7/6).
Pada kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan kalau opini WTP yang diterima Pemerintah Daerah, tidak serta merta menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah bebas korupsi.
Kakanwil menjelaskan tentang bagaimana pola laporan keuangan Negara yang beropini WTP dan kaitannya dengan korupsi. Kalau dilihat di dalam siklus keuangan negara termasuk APBD di Maluku Utara dimulai dari perencanaan, direncanakan program-program yang akan dilaksanakan lalu berikutnya penganggaran, berapa rupiah wujud dari penganggaran itulah APBD, setelah itu maka nanti timbul langkah berikutnya yaitu Pelaksanaan Anggaran Negara, anggaran tersebut dilaksanakan untuk membangun sekolah, jalan, membangun infrastruktur, untuk bantuan sosial, selama setahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, selanjutnya timbullah konsekuensi atau langkah berikutnya pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pemerintah dilaksanakan melalui laporan keuangan, itulah yang akan diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sesudah diaudit oleh BPK keluarlah opini auditnya baru disampaikan kepada DPR untuk perusahaan dan DPRD untuk daerah sehingga nanti ditelaah peraturan daerah tentangg pertanggungjawaban APBD. Tujuannya untuk melihat kewajaran laporan keuangan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut Edward memaparkan bahwa, laporan keuangan yang berkualitas bisa dilihat dari BPK, yang paling tinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang kedua WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang ketiga Disclaimer (Tidak Memberi Pendapat) dan yang keempat TW (Tidak Wajar), itulah gambaran kualitas laporan keuangan. WTP yang dicita-citakan Pemda tetapi sebenarnya WDP bisa dikatakan tata kelola keuangannya sudah baik. “Teman-teman muda sekalian bisa melihat ketika suatu komiditas daerah itu beropini WTP maka bisa dikatakan tata kelola keuangannya sudah baik” tegas Kakanwil.
Edward mengatakan bahwa, “Saya ingin teman-teman muda mempunyai presepsi yang tepat terhadap opini BPK dan Korupsi, WTP adalah pernyataan professional dari auditor yang menyatakan bahwa kewajaran informasi dalam laporan keuangan, tidak secara spesifik mengatakan bebas korupsi, WTP artinya semua informasi wajar, pengertian wajar bukan berarti tidak ada yang salah tetapi kesalahannya masih ditoleransi kewajarannya bukan berarti 100% benar, ada kesalahan tapi kesalahan itu tidak signifikan.
“Pendapat saya pribadi dan yang saya lihat sendiri, gampang untuk melihat suatu Pemda dalam melayani masyarakatnya baik atau tidak baik bisa dilihat dari tata kelola keuangan, kalau tata kelola keuangannya jelek atau secara overall bermasalah itu menandakan suatu Pemda tidak baik. Maka ketika Pemda ingin menunjukkan bahwa meraka bagus dalam melayani masyarakat, bagus dalam pembangunan, proparakyat melayaninya bagus, maka sebenarnya perbaikilah dulu tata kelola keuangan” Ujar Kakanwil.
Menjelang sesi akhir siaran terdapat pertanyaan dari salah satu pendengar yang bernama Nania melalui akun Facebook tentang “Daerah mana yang paling rawan korupsi tata kelola keuangannya di Maluku Utara”. Kakanwil menjawab 4 WDP inilah yang perlu meningkatkan tata kelola keuangannya mulai dari provinsi Maluku utara Kabupaten Taliabu, Sula dan Halteng supaya lebih baik lagi, walaupun 7 Pemda sudah WTP tetapi jangan lupa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola keuangan karena tidak ada yang sempurna tapi kita semuanya menuju kesana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan kejahatan luar biasa karena menciptakan mental yang gobrok menghambat kesejahteraan rakyat, merampok uang rakyat dan tidak ada tempat bagi koruptor di Negara apalagi di Maluku utara. Sebenarnya yang paling utama adalah gunakan hati nurani dalam bekerja, ketika itu digunakan maka korupsi kolusi tidak akan terjadi sehingga kesejahteraan dan pembangunan terutama di Maluku Utara ini bisa berjalan dengan baik yang pada akhirnya APBN, APBD itu sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat dan ketika pejabat pemerintah menyadari itu dan menggunakan hati nuraninya maka kerentanan tidak akan jadi kenyataan dan sebaliknya akan terciptanya pembangunan dan kesejahteraan di Maluku utara.
Diakhir siaran ditutup dengan pesan-pesan dari Kakanwil, tetap semangat belajar untuk rekan muda, terus mencari ilmu ketika selesai belajar, berbaktilah sesuai dengan bidangnya hindari korupsi dan tetaplah jaga Idealisme dan berikan yang terbaik kepada Indonesia maupun Maluku utara.
