Mengawali rangkaian kegiatan Rakorda Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2018 di  lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan Kegiatan EPA di lingkup KPPN Ternate Triwulan II Tahun 2018 pada hari Kamis (19/7).

Dalam kegiatan EPA tersebut disampaikan rapor capaian kinerja anggaran satker K/L serta dilakukan pembahasan mengenai kendala pelaksanaan anggaran pada satker. Secara teknis, EPA dilaksanakan dalam 2 sesi yang setiap sesinya dihadiri oleh perwakilan dari 25 satker mitra kerja KPPN Ternate.  Agenda EPA pada triwulan II ini memiliki misi khusus antara lain untuk memperkenalkan fitur Monev Pelaksanaan Anggaran yang terintegrasi pada OM SPAN yang telah di-launching pada awal tahun 2018 serta sekaligus membahas capaian output prioritas nasional di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.

Agenda EPA dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Eko Kusdaryanto  yang bertindak selaku pelaksana harian Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. Dalam sesi pembukaan tersebut, disampaikan perkembangan pelaksanaan anggaran APBN secara umum di tingkat nasional dan di lingkup Maluku Utara hingga triwulan II TA 2018, antara lain:

1. Realisasi anggaran Belanja Negara dalam Semester I tahun 2018 tumbuh 3,2 persen dibanding tahun 2017. Deficit lebih rendah (turun 36,8%) dikarenakan pendapatan tumbuh 16,0 persen. Menghasilkan SILPA yang lebih besar.
2. Realisasi belanja KL di Propinsi Maluku Utara untuk periode semester I mencapai Rp770,4 miliar (35.98 persen) diatas rata-rata penyerapan propinsi (34,4%) Terdapat 10 KL yang memiliki pagu terbesar dan mencapai 85% dari pagu KL di Propinsi Maluku Utara. Oleh karena itu capaian realisasi sebesar 35.98 persen sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja 10 KL ini.
3. Di lingkup wilayah kerja KPPN Ternate terdapat 297 satker/SKPD yang mendapatkan alokasi belanja K/L sebesar Rp 4,3 triliun atau sebesar  86% dari total alokasi belanja K/L di lingkup wilayah Maluku Utara. Dari 297 satker/SKPD tersebut, terdapat 176 satker yang telah berhasil mencapai target penyerapan triwulan II yaitu ditetapkan yaitu sebesar 40%. Secara total, capaian realisasi seluruh satker/SKPD mitra KPPN Ternate yaitu sebesar 37,1%.

Realisasi Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Ternate Triwulan II TA 2018

Namun demikian, Eko menyebutkan bahwa, dalam rangka menghitung kinerja pelaksanaan anggaran satker lingkup Kanwil DJPb Maluku Utara, tidak cukup hanya melihat capaian realisasi anggaran saja, namun perlu juga dilihat kemampuan pengelola anggaran dalam memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Pada EPA Triwulan II ini, Direktur Pelaksanaan Anggaran telah menetapkan 10 indikator untuk menghitung kinerja pelaksanaan anggaran satker meliputi beberapa aspek berikut:

1. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Aspek kepatuhan atas regulasi, terdiri dari indikator: Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP, Pengelolaan TUP dan penyampaian LPJ Bendahara.
3. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, terdiri dari indikator: retur SP2D, realisasi anggaran dan penyelesaian tagihan.
4. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, terdiri dari indikator: deviasi RPD dan penolakan SPM.

Adapun indikator penilaian berupa dispensasi SPM dan pagu minus belum diperhitungkan pada semseter I dan nantinya akan diperhitungkan pada akhir tahun anggaran.

Terkait dengan capaian output prioritas nasional, disampaikan bahwa  di wilayah Maluku Utara terdapat 880 output yang merupakan output prioritas nasional yang meliputi Kategori output sebagai berikut:

1. Infrastruktur/Pertumbuhan Ekonomi sebanyak 58 output (alokasi pagu terbesar)
2. Jumlah Output pada Pelayanan Publik sebanyak 549 output (output terbanyak)
3. Kesejahteraan sebanyak 121 output
4. Operasional sebanyak 149 output
5. Kategori Lainnya sebanyak 3 output

Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Oleh karena itu, satker diharapkan dapat memberikan upaya ekstra dalam merealisasikan target capaian output prioritas nasional yang dialokasikan dalam DIPA-nya. Satker juga diharapkan tertib dan akurat dalam mengisi capaian output per periode pada aplikasi yang telah disediakan.

 Selanjutnya, pada sesi pemaparan materi EPA yang disampaikan oleh Arif Kurniawan, Kepala Seksi PA ID Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, dibahas secara lebih detail perkembangan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker di lingkup KPPN Ternate pada Triwulan II TA 2018.  Dalam pemaparannya, Arif juga memperkenalkan fitur Monev Pelaksanaan Anggaran yang terintegrasi pada aplikasi OM SPAN. Bahkan dalam sesi diskusi, para peserta diskusi mencoba untuk mengakses fitur tersebut secara online dengan menggunakan HP/gadget para peserta. Perhitungan IKPA dilakukan secara otomatis pada OMSPAN membuat proses penilaian IKPA lebih mudah, transparan, fleksibel, efisien dan aktual serta didukung oleh data detail yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh satker. Kelengkapan data tersebut dimungkinkan untuk disajikan dalam OM SPAN karena secara topologi, aplikasi OM SPAN terkoneksi dengan aplikasi/sistem yang digunalakn dalam mengelola keuangan, antara lain ditunjukkan melalui gambar berikut:

Topologi OM SPAN dengan Sistem lainnya

Selanjutnya dalam sesi pemaparan nilai IKPA Satker, Arif menjelaskan formula perhitungan tiap-tiap indikator IKPA pada OM SPAN. Nilai tiap indikator tersebut selanjutnya diperhitungkan sesuai dengan bobot nilai masing-masing indikator IKPA sehingga apabila diakumulasi secara proporsional akan menghasilkan nilai IKPA per satker. Dengan mengakses menu monev Pelaksanaan Anggaran pada OM SPAN dapat diperoleh capaian nilai IKPA di lingkup wilayah Maluku Utara dan di lingkup KPPN Ternate sebagai berikut:

Perbandingan Nilai IKPA Satker (per Indikator) di Lingkup Kanwil DJPb Malut dan KPPN Ternate Periode Triwulan II TA 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata IKPA Satker di lingkup KPPN Ternate pada triwulan II TA 2018 yaitu sebesar 91,2. Angka tersebut sedikit melampaui nilai IKPA  seluruh satker di lingkup Wilayah Maluku Utara yaitu sebesar 90,7. Mengingat jumlah satker mitra KPPN ternate mencapai 80% dari total satker di lingkup Maluku Utara, maka capaian nilai IKPA dari mitra satker KPPN Ternate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan nilai IKPA di lingkup Maluku Utara secara keseluruhan. Dari hasil perhitungan nilai IKPA satker di lingkup KPPN Ternate, diketahui masih terdapat beberapa indikator pelaksanaan anggaran yang nilainya masih perlu dioptimalkan antara lain: pertanggungjawaban UP, penyampaian data kontrak, deviasi halaman III DIPA, perencanaan kas dan realisasi anggaran. 

Selanjutnya pada sesi diskusi di masing-masing grup yang didampingi oleh fasilitator dari Bidang PPA I Kanwil DJPb, dibagikan rapor kinerja pelaksanaan anggaran satker dan kuisioner terkait pelaksanaan anggaran.  Para perwakilan satker menyampaikan beberapa pertanyaan dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan anggaran terutama pada indikator-indikator yang capaian nilainya masih rendah. Selain itu, pembahasan capaian dan permasalahan pada output prioritas nasional juga diberikan porsi khusus dalam sesi diskusi. Informasi yang diperoleh melalui  diskusi dan kuisioner tersebut merupakan salah satu input dalam penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) sekaligus untuk perumusan rekomendasi dalam rangka peningkatan nilai IKPA  Satker.

Kontributor: Arif Kurniawan