Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 /PMK.01/2016, Kantor Wilayah DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah DJPb menyelenggarakan fungsi:

1. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. pelaksanaan bimbingan teknis clan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. penyusui;ian reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran; 
4. pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. pelaksapaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. pelaksariaan· monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjamari, · dan kredit program di daerah;
10. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
11. pelaksariaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;
12. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Um um Negara (BUN);
13. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.