Jayapura – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga akhir Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif di sisi pendapatan, serta akselerasi yang signifikan pada sisi belanja negara. Hal ini mencerminkan peran strategis APBN sebagai instrumen fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan di daerah.

Jayapura – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Indikator Ekonomi Makro: Pertumbuhan Ekonomi pada Rabu (23/04) di Ruang Kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Papua. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam mendukung peran Regional Chief Economist (RCE) di lingkungan Kanwil DJPb Papua.

Jayapura, 2–4 Maret 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Persiapan dan Penandatanganan Kontrak Distribusi Beras Kegiatan Ongkos Angkut Beras (OAB) bagi ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kasuari Lantai 8, Gedung Keuangan Negara Jayapura, Kota Jayapura.

Jayapura – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV, Henock Puraro, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Papua (Kemenkeu Satu Papua) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (29/04) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.

Kinerja fiskal di wilayah Papua hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren yang cukup positif, terutama dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jayapura, Jumat 27 Februari 2026 – Kementerian Keuangan Provinsi Papua (Kemenkeu Satu Papua) menyelenggarakan Konferensi Pers APBN Kita Provinsi Papua dengan tema “Kinerja Pendapatan dan Belanja Negara di Papua (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) untuk realisasi s.d. 31 Januari 2026”. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku (DJP Papabrama)  dengan menghadirkan jajaran pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Papua.