Badan Pengarah Papua (BPP)  dibentuk tahun 2022 berdasarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badang Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Badan ini diketuai oleh Bapak Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dan beranggotakan sembilan orang yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan enam perwakilan dari seluruh provinsi di wilayah Papua. BPP diharapkan dapat menampung seluruh aspirasi penduduk Papua demi pembangunan Papua yang lebih maju dan pelaksanaan Otonomi Khusus yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan Rakyat Papua.

Dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pengarah Papua, Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelatihan SDM. Rangkaian kegiatan pengembangan SDM ini  dilaksanakan selama tiga hari dengan tiga fokus utama yakni Workshop Literasi Media dan Desain Grafis, Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building.

Selasa (14/05) Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke mengadakan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer Daerah Bersama Pemerintah Lingkup Provinsi Papua Selatan yang bertempat di Gedung Aula Kantor KPPN Merauke.  

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPN Merauke Bapak Asyik Fauzi yang berharap proses Penyaluran Transfer Ke Daerah dapat berjalan dengan lancar dan dipergunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat.  Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil Evaluasi Transfer Daerah tahun 2023 dan Monitoring Perkembangan Transfer Daerah pada tahun 2024 oleh Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.

Monitoring dan Evaluasi Transfer Daerah adalah salah satu tugas dari Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 dengan melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemda di wilayah kerjanya. Mulai tahun 2023, penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu unsur anggaran/ keuangan daerah, dilaksanakan melalui KPPN setempat di daerah yang dalam hal ini adalah Pemda lingkup Provinsi Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

Sesuai dengan kebutuhan Implementasi Strategi Organisasi dan Monitoring Kinerja, Kanwil DJPb Provinsi Papua mengelar Rapat Koordinasi Pembahasan Reviu dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two dan Three pada Kamis (25/04) di D’Jimbaran Papua, Jayapura. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Pejabat Administrator Kanwil DJPb Papua, Para Kepala Bidang dan Bagian Dan Perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  di Lingkup Kanwil DJPb Papua. Dengan agenda Rakor membahas tentang Evaluasi Perjanjian Kinerja, Pengusulan HKT (Hasil Kerja Tambahan), Target Kinerja dan Reviu Implementasi Strategi Organisasi serta Monitoring Kinerja. 

Rabu (16/05) Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) di Universitas Musamus, Merauke. Diseminasi KFR ini dihadiri oleh 85 orang yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan yang bertempat di Gedung PKM Musamus ini, diawali dengan sambutan oleh Samel W. Ririhena selaku Pelaksana Harian Rektor sekaligus Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Musamus yang secara simbolis membuka kegiatan KFR ini.

Usai sambutan dan pembukaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi. Pemaparan  terdiri dari dua materi, yakni materi Pengenalan Kemenkeu dan Publikasi Hasil KFR Tahun Anggaran 2023 yang dibawakan oleh Sigit Purnomo selaku Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Materi Tantangan Pembangunan di Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan yang bawakan oleh Fenti Yoseph Manuhutu S.E,M.Si selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus.

Jumat (26/04), Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Papua. Sebanyak 13 orang Pejabat Pengawas yang baru akan berkantor di Kanwil DJPb Provinsi Papua dan 16 Orang lainnya akan menjabat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar diseluruh wilayah Papua. 

Rangkaian acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas ini diawali dengan Penyambutan Secara Adat Pegawai Baru di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua di Kota Jayapura pada Pukul 10.00 WIT, Pegawai Baru diminta untuk Menginjak Piring, Coret muka, Makan Papeda dan  Pinang bersama sebagai simbol telah bergabung bersama Keluarga besar Kanwil DJPb Provinsi Papua. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Pak Moudy Hermawan dan juga petuah-petuah dari Pemuka Masyarakat di Kota Jayapura. 

Dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan UMKM Provinsi Papua sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil DJPb Provinsi Papua mengadakan kegiatan Profiling dan Diskusi Program Kerja Serta Sharing Session Pemberdayaan UMKM Papua pada Rabu (16/04) dan Kamis (17/04) di Ruang Rapat Koteka Lantai 6 Gedung Keuangan Negara, Jayapura.