Salah satu tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemda di wilayah kerjanya. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan melalui KPPN setempat, hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemda.

Untuk itu, Bidang PPA II pada Rabu (12/06)  dan Kamis (13/06) melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemda Kabupaten Nabire. Kegiatan yang bertempat di Kantor BPPKAD Provinsi Papua Tengah dibuka oleh Kepala KPPN Nabire Bapak M.C Wuri Handoyo. Dalam pembukaannya beliau memberi apresiasi pada Pemda lingkup Papua Tengah atas rampungnya penyaluran Dana Desa Tahap I dan juga mengingatkan agar Dana Alokasi Khusus atau DAK fisik agar segera disampaikan penyalurannya.

Salah satu  tugas Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah Ditjen  Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat baik untuk Kuasa BUN di daerah (KPPN) maupun untuk kementerian/lembaga di daerah  atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), serta melaksanakan monitoring dan analisis atas laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut Pada Senin (10/06), bertempat di Aula Lantai 8 Gedung Keuangan Negara Kota Jayapura, Bidang PAPK menggelar kegiatan Monitoring Kualitas Data dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 Pada UAPPA-W Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Bertempat di Ballroom Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura. Rabu ( 29/09) Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (DJPb), Sigit Purnomo memberikan materi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Dalam Kegiatan “Diseminasi Kebijakan Tata Kelola Dana Otsus Berdasarkan PMK tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus”  yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai bagian dari Rapat Koordinasi Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri berbeda yakni Materi Pokok-pokok Perubahan Kebijakan Tata Kelola Dana Otsus berdasarkan PMK yang dibawakan oleh Ardimansyah Dari DJPK, Perencanaan dan Penganggaran Otsus dalam APBD oleh  Ernest Rakinaung, Analisis Kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Diseminasi Kebijakan Tata Kelola Dana  Otsus oleh Sigit Purnomo dari Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan di pandu oleh Sutarto dari DJPK sebagai Moderator.

Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Sinergi Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar atau SKALA, dan Australian Government dalam rangkan meningkatkan pemahaman atas revisi PMK 76/PMK.07/2022 dan PMK 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Biak, Kamis (06/06) sampai dengan Sabtu (08/06) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Pengarah Papua Tahun 2024 bertempat di Ballroom Swissbel Cenderawasih Hotel, Biak Numfor.

Kegiatan ini merupakan wadah Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua selama tahun anggaran 2023, Pembahasan Regulasi terkait BPP, serta Pembahasan Regulasi Keuangan. Hal ini merupakan bentuk pelaksaaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023,  bahwa Anggota Perwakilan dari Setiap Provinsi di Papua memiliki fungsi menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan di masing-masing provinsi. Di samping itu, Sekretariat BPP juga memiliki fungsi pelaporan pelaksanaan Otsus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan penyusunan laporan kegiatan BPP.

Salah satu tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemda di wilayah kerjanya. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan melalui KPPN setempat, hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemda.

Selasa (28/05) Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bersama Pemda Kabupaten Jayapura. Monev di lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) . Dalam Monev bersama DPMK,  Sigit Purnomo selaku Kepala Bidang PPA II memaparkan hasil monitoring Dana Desa serta syarat-syarat salur yang belum terpenuhi dan mendengarkan kendala  yang dihadapi DPMK terkait penyaluran TKD. Beliau berharap proses penyaluran berjalan dengan tepat waktu, lancar dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Elisa Yarusabra memaparkan terdapat 79 kampung yang belum menerima penyaluran TKD, hal ini disebabkan keterlambatan  pihak kampung dalam memenuhi persyaratan administrasi, Upaya terus dilakukan untuk mendorong kampung-kampung tersebut agar segera memenuhi syarat yang diperlukan dan dapat tersalurkan sebelum tenggat waktu paling lambat tanggal 15 Juni 2024 sesuai informasi dari Kepala Seksi Bank KPPN Jayapura yang turut hadir dalam Monev ini.