Jayapura (12/07), Kepala Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) sekaligus  Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Bapak Moudy Hermawan, menerima dan menyambut baik Audiensi dan Kunjungan Delegasi Guru Besar UGM serta mewakili Pdt.Albert Yoku, Anggota BPP Provinsi Papua untuk memberikan sambutan. 

Salah satu tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemda di wilayah kerjanya. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan melalui KPPN setempat, hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemda.

Untuk itu, Bidang PPA II pada Rabu (12/06)  dan Kamis (13/06) melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemda Kabupaten Nabire. Kegiatan yang bertempat di Kantor BPPKAD Provinsi Papua Tengah dibuka oleh Kepala KPPN Nabire Bapak M.C Wuri Handoyo. Dalam pembukaannya beliau memberi apresiasi pada Pemda lingkup Papua Tengah atas rampungnya penyaluran Dana Desa Tahap I dan juga mengingatkan agar Dana Alokasi Khusus atau DAK fisik agar segera disampaikan penyalurannya.

Salah satu  tugas Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah Ditjen  Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat baik untuk Kuasa BUN di daerah (KPPN) maupun untuk kementerian/lembaga di daerah  atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W), serta melaksanakan monitoring dan analisis atas laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut Pada Senin (10/06), bertempat di Aula Lantai 8 Gedung Keuangan Negara Kota Jayapura, Bidang PAPK menggelar kegiatan Monitoring Kualitas Data dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 Pada UAPPA-W Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Biak, Kamis (06/06) sampai dengan Sabtu (08/06) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Pengarah Papua Tahun 2024 bertempat di Ballroom Swissbel Cenderawasih Hotel, Biak Numfor.

Kegiatan ini merupakan wadah Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua selama tahun anggaran 2023, Pembahasan Regulasi terkait BPP, serta Pembahasan Regulasi Keuangan. Hal ini merupakan bentuk pelaksaaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2023,  bahwa Anggota Perwakilan dari Setiap Provinsi di Papua memiliki fungsi menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan di masing-masing provinsi. Di samping itu, Sekretariat BPP juga memiliki fungsi pelaporan pelaksanaan Otsus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan penyusunan laporan kegiatan BPP.

Salah satu tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemda di wilayah kerjanya. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan melalui KPPN setempat, hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemda.