Tim Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II atau PPA II Kanwil DJPb Provinsi Papua, kembali melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), Selasa (06/08) Kegiatan Monev TKD digelar pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena.
Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan dihadiri oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Papua, KPPN Wamena serta pejabat dan pegawai BPKAD Provinsi Papua Pegunungan.
Secara keseluruhan, kinerja penyaluran TKD di Provinsi Papua Pegunungan pada TA 2024 telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, Dalam Monev ini membahas sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya Kinerja penyaluran TKD Provinsi Papua Pegunungan, hambatan penyaluran Dana Otsus, dan persiapan syarat salur tahap II untuk penyaluran DAK Fisik.
Pemda Provinsi Papua Pegunungan memaparkan bahwa terdapat beberapa program/kegiatan yang seharusnya dibiayai melalui Dana Otsus, namun dibayarkan menggunakan sumber dana lain karena sampai dengan 6 Agustus 2024, Dana Otsus belum disalurkan. Hal tersebut menyebabkan cash flow pemda terganggu dan meminta agar jika RAP salah satu jenis Dana Otsus telah sesuai, baiknya jenis Dana Otsus tersebut di salurkan terlebih dahulu tanpa menunggu perbaikan jenis Dana Otsus lainnya.
Hal ini ditanggapi oleh Sigit Purnomo selaku Kepala Bidang PPA II yang mengatakan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Papua bersama DJPK, Kemendagri, Bappenas dan K/L teknis telah melakukan FGD Evaluasi RAP Provinsi Papua Pegunungan. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan FGD Evaluasi RAP bersama Pemda Provinsi Papua Pegunugan sehingga Dana Otsus tahap I akan disalurkan dalam waktu dekat jika RAP telah sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang berlaku dan akan menyampaikan usulan Pemda Papua Pegunungan dalam rapat bersama DJPK sehingga proses penyaluran Dana Otsus tidak menunggu RAP semua jenis Dana Otsus selesai di evaluasi.
Melalui Monitoring dan Evaluasi TKD ke Wilayah Kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua dapat mengetahui kondisi nyata penyaluran TKD pada Pemerintah Daerah seperti pada Provinsi Papua Pegunungan ini. Terutama masalah-masalah yang dihadapi pada proses pemenuhan syarat salur dan pelaksanaan kegiatan/program. Kanwil DJPb Provinsi Papua bersama KPPN menyampaikan berbagai rekomendasi dan usulan atas kendala-kendala tersebut.
(Tim Media Kanwil DJPb Provinsi Papua)
