Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jl. Ahmad Yani No. 8, Gurabesi, Jayapura

Pengumuman

Pengumuman

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Biro Organta sedang mengadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu selama satu tahun terakhir (2023-2024).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi seluruh pejabat/pegawai unit Eselon I/LNSW dan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada. Data responden akan diambil di 7 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Ambon, dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2024.

Bagi pengguna layanan Kemenkeu yang terdata sebagai responden, dimohon untuk berkenan memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif untuk membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas layanan.

Bersama, mari kita ciptakan layanan Kemenkeu yang Tepercaya!

 

#DJPbHAnDAL #SKPLKemenkeu2024

Pengumuman

Kanwil DJPb Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada lingkup satker Kanwil DJPb Provinsi Papua melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua nomor ND-887/WPB.34/2023 tanggal 11 Oktober 2023 hal Permintaan Dukungan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SKM ini dilaksanakan secara daring.

 

Secara umum, pelaksanaan pelayanan publik Kanwil DJPb Provinsi Papua, mencerminkan tingkat kualitas yang A (Sangat Baik) dengan nilai SKM 96,95 pada semester II 2023. Dari semua unsur layanan yang dilakukan survei, terdapat 3 unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah dan menjadi prioritas perbaikan bagi Kanwil DJPb Provinsi Papua yaitu prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan persyaratan. Di samping itu, terdapat 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu 3,96 pada unsur biaya/tarif serta diikuti unsur kompetensi dan perilaku yang mendapatkan nilai teritnggi berikutnya yaitu masing-masing 3,89 dan 3,88.

Pengumuman

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kanwil DJPb Provinsi Papua menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022.

 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua) sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan program/kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Papua. Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Papua.

 

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Papua Tahun 2022 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

 

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Papua dapat diakses di laman https://s.id/djpbpapua-LAKIN

Pengumuman

Sesuai dengan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode III Tahun 2021.

Daftar Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi mengacu kepada Keputusan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-24/PB.7/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Informasi pengumuman hasil Penilaian Kompetensi dapat dilihat pada Aplikasi SIMASPATEN dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.

Penerbitan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara. 2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi melalui telepon: (021) 3449230 (psw.5307), e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., atau hai.kemenkeu.go.id.

 

Adapun syarat dan tata cara pendaftaran dapat diunduh pada tautan: PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PPK DAN PPSPM PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE III TAHUN 2021

Pengumuman

Adanya pandemi Covid-19, disamping telah merubah tatanan kehidupan sosial, juga menjadi pukulan yang cukup telak bagi perekonomian Indonesia. Sampai dengan triwulan II tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -5,32 persen (y-o-y). Hampir seluruh wilayah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif kecuali wilayah Maluku dan Papua yang masih mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Papua tumbuh sebesar 4,52 persen (y-o-y). Meskipun demikian, tanpa sektor pertambangan perekonomian Papua juga mengalami kontraksi sebesar -4,50 persen (y-o-y). Sementara itu, inflasi tahun kalender di Papua pada Juni 2020 sebesar 1,20 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun kalender nasional sebesar 1,09 persen.
Sampai dengan triwulan II-2020, perkembangan APBN Papua dari sisi pendapatan terealisasi sebesar 36,2 persen, sedangkan dari sisi belanja realisasi sudah cukup bagus yaitu sebesar 41,7 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, perkembangan APBD sampai dengan triwulan II-2020 perlu dicermati lebih lanjut lagi, realisasi pendapatan daerah mencapai 37,2 persen, sedangkan realisasi belanja daerah perlu di pacu lagi karena baru mencapai 21,8 persen dari pagu anggaran.
 
Dalam rangka meredam dampak pandemi Covid-19, pemerintah pusat telah bertindak cepat dengan mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal antara lain dengan program percepatan realisasi anggaran dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Disamping itu, Pemerintah Daerah di Papua juga telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan total sebesar Rp1,9 triliun.
Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua Triwulan II 2020 selengkapnya dapat diakses melalui http://bit.ly/KFRPapuaTwII2020

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

  

IKUTI KAMI

        

LAYANAN PENGADUAN

  

Search