Jayapura – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV, Henock Puraro, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di Papua (Kemenkeu Satu Papua) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (29/04) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.
Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, Kepala KPPBC Jayapura, Fungki Awaludin, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Sigit Purnomo, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Dadan Koswaran, serta jajaran pejabat Kemenkeu Satu Papua dan tim DPD RI.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait pelaksanaan APBN di wilayah Papua menjadi fokus pembahasan. Diskusi mencakup kondisi stabilitas harga di Papua di tengah dinamika ekonomi, upaya efisiensi belanja negara, serta pemaparan share portrait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan Program Prioritas Nasional Tahun 2026.
Kepala KPPBC Jayapura, Fungki Awaludin, menyampaikan bahwa pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Papua menghadapi tantangan geografis yang kompleks karena mencakup wilayah perbatasan dan dua provinsi. Ia menegaskan bahwa Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi cyber crawling, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan informasi lapangan.
Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan penindakan rokok ilegal, dengan jumlah barang hasil penindakan meningkat hingga 392 persen pada triwulan I 2026 dibanding periode sebelumnya . Selain itu, Bea Cukai juga aktif melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Papua agar dapat menembus pasar ekspor, sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Sigit Purnomo, memaparkan perkembangan kondisi APBN di Papua. Ia menjelaskan bahwa APBN berperan penting dalam mendukung pembiayaan berbagai Program Strategis Nasional di wilayah Papua, termasuk program Makan Bergizi Gratis, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Hingga April 2026, sejumlah program strategis menunjukkan perkembangan positif, seperti peningkatan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai lebih dari 350 ribu penerima . Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, kendala distribusi, serta perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Melalui kunjungan ini, DPD RI Komite IV menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN agar berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara DPD RI dan Kementerian Keuangan diharapkan semakin kuat dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
