Jayapura, 26 Februari 2026 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua melaksanakan Kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 yang bertempat di Universitas Yapis Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil kajian atas dampak kebijakan fiskal pemerintah terhadap pembangunan di Papua yang terangkum dalam dokumen Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua.
Diseminasi ini menjadi bagian dari peran strategis Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai Regional Chief Economist, yang tidak hanya mengelola perbendaharaan negara, tetapi juga menyajikan analisis ekonomi regional berbasis data sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan. Melalui forum akademik ini, hasil kajian fiskal diharapkan dapat memperkaya perspektif civitas akademika serta menjadi bahan diskusi konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan dibuka oleh Untung Widiyatmoko, Kepala Seksi PPA II-B, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis data, analisis komprehensif, serta evaluasi yang terukur. Ia menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rektor Universitas Yapis Jayapura dalam kesempatan tersebut menyambut baik pelaksanaan kegiatan diseminasi ini dan menyampaikan harapan agar kerja sama antara Universitas Yapis Jayapura dan Kementerian Keuangan dapat terus berlanjut melalui berbagai forum ilmiah, riset, maupun kegiatan akademik lainnya.
Pada sesi utama, Sigit Purnomo, Kepala Bidang PPA II, memaparkan capaian indikator ekonomi regional Papua serta realisasi APBN di wilayah Papua hingga Triwulan III Tahun 2025. Paparan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, dinamika fiskal daerah, serta kontribusi belanja negara dalam mendukung sektor-sektor prioritas pembangunan di Papua.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah semakin kuat dalam mendukung perumusan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani
