Jayapura (4/8) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi dan Fiskal Provinsi Papua Semester II Tahun 2026 dengan tema "Potensi dan Tantangan".

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi serta pengelolaan fiskal yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Gedung Keuangan Negara Jayapura, dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dr. Andry, S.IP., M.Si dan Staf serta turut hadir juga Local Expert Ibu Pisi Bethania Titalessy.

Melalui forum ini, para peserta berdiskusi mengenai berbagai potensi ekonomi daerah yang dapat terus dikembangkan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk bertukar informasi, menyelaraskan data dan kebijakan, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam mendukung pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan berbagai potensi ekonomi Papua dapat dioptimalkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

FGD Ekonomi dan Fiskal Provinsi Papua diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua.