“Kinerja Pendapatan dan Belanja Negara di Papua (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) untuk realisasi s.d 31 Juli 2026: Pendapatan Negara dan Akselerasi Belanja Dorong Pembangunan Daerah"

Pendapatan Negara mencapai Rp3.45 triliun di wilayah Papua

Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun yang terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun; target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar; dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp822,78 miliar.

Sampai dengan akhir Juli 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul sebanyak Rp3.43 triliun atau 50,56% dari target. Dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp2.12 triliun. Angka ini didorong oleh peningkatan year-on-year pada realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM. Pertumbuhan ini merupakan dampak dari peningkatan kepatuhan, pengawasan perpajakan dari implementasi Coretax dan manajemen restitusi. Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp136,47 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.

Kinerja PNBP per 31 Juli 2026 sangat baik . PNBP telah terkumpul sebanyak 142,82% dari target atau mencapai Rp1.19 triliun. Capaian ini ditopang oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp963,34 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp211,45 miliar, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp12,98 milyard dan Pemanfaatan MBN sebesar 5,29 miliar.

Pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24.50 triliun di wilayah Papua.

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp58,99 triliun yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp29,14 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp38,23 triliun.

Hingga 31 Juli 2026, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp29,14 triliun atau mencapai 46,74% dari pagu. Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year sebesar 3,52% dibanding Juli 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara sampai dengan pertengahan tahun 2026.

Jenis Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,27 triliun, meningkat 57,52% (yoy) dibanding tahun lalu. Sementara itu, sampai dengan akhir Juli 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp19.87 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar 919,07 miliar,  DAU sebesar 13.11 triliun,  DAK sebesar 1.86 triliun ( DAK Fisik sebesar 93,30 miliar dan DAK Non Fisik sebesar 177 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar 2.96 triliun dan Dana Desa sebesar 1,00 triliun.

“Capaian Pendapatan Negara dan akselerasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum pembangunan di wilayah Papua. Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, agar pelaksanaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. APBN harus hadir tidak hanya sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.” (Izharul Haq, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua)

Narasumber:  Izharul  Haq,  Kepala  Kanwil  Ditjen  PerbendaharaanProvinsi  Papua (DJPb  Provinsi Papua)di dampingoleh Sigit Purnomo, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II).

Alamat : Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura, Jl. Ahmad Yani No.8 Lantai 6, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99111

Narahubung :  Untung Widiyatmoko Kepala Seksi PPA II-B (Whatsapp : 081393053873