Dalam rangka monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Penggunaan Transaksi Digital Semester I T.A. 2024 lingkup Satuan Kerja, Senin (29/07) Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Papua berkolaborasi dengan KPPN Jayapura menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Peran Kanwil DJPb dalam Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dan Transaksi Digital”.
Kegiatan di selenggarakan di Aula Cendrawasih Gedung Keuangan Negara Jayapura Lt.8 dengan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran sebagai Perwakilan dari Satuan Kerja. Lebih dari 30 Satuan Kerja hadir pada kegiatan ini diantaranya adalah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Kejaksaan Tinggi Papua, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, MAKODAM XVII/CEN, KPU Provinsi Papua, Balai BEsar Konservasi Sumber Daya Alam Papua dan RRI Jayapura.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dan penggunaan transaksi digital pada satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua yang masih tergolong rendah. Berdasarkan data CMS dan KKP yang bersumber dari penyampaian data Direktorat Pengelolaan Kas Negara, transaksi digital di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata transaksi digital nasional, yaitu berada pada peringkat 18 dari total seluruh Kanwil DJPb di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Moudy Hermawan menyampaikan bahwa peningkatan nilai IKPA ini sangat penting bagi satker dan menunjukkan kualitas dalam hal mengelola pelaksanaan anggaran. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, yang dalam hal ini bertugas sebagai seorang KPA, menyampaikan mengelola anggararan (DIPA) satker bukanlah hal mudah. Sehingga satker (d.h.i KPA dan Pejabat Pengelola Keuangan) diharapkan dapat concern pada pengelolaan pelaksanaan anggaran tersebut.
Pak Moudy juga mengatakan bahwa di era teknologi saat ini pentingnya satker beralih pola perilaku pembayaran belanja negara secara non tunai. Hal ini sejalan dalam rangka mendukung program pemerintah, Bank Indonesia dalam menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan ikut terlibat dalam cashless society. Sangat mudah dan menyenangkan bagi seorang KPA ketika ada tagihan dari bendahara menggunakan Cash Management System (CMS) atau transaksi digital lainnya.
Materi Pertama mengenai transaksi Digital dibawakan oleh Herbert Simanjuntak (Kasi PA I B) yang menyampaikan paparan terkait pemanfaatan Cash Management System (CMS) dan transaksi digital oleh satuan kerja. Selain itu Pak Herbert juga menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman mengenai petunjuk teknis penggunaan CMS, Bendahara lebih nyaman dan terbiasa menggunakan uang tunai dan masih adanya kekhawatiran bendahara terkait cyber crime adalah Indikasi penyebab kurangnya penggunaan CMS pada Satker. Pada Materi terakhir yakni tentang Strategi Peningkatan Nilai IKPA oleh Fatqur Hidayat (Kasi PA I C) yang menjelaskan mengenai Kerangka alat ukur dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran ada tiga yaitu Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelaksanaan, dan Kualitas Hasil Penganggaran serta ketentuan reformulasi IKPA di tahun 2024.
Kegiatan FGD diakhiri dengan sesi diskusi bersama Satker yang memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan CMS serta kekhawatiran dalam menggunakan KKP dan CMS jika tidak ada yang membimbing.
(Tim Humas Kanwil DJPb Provinsi Papua)
