Dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan UMKM Provinsi Papua sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil DJPb Provinsi Papua mengadakan kegiatan Profiling dan Diskusi Program Kerja Serta Sharing Session Pemberdayaan UMKM Papua pada Rabu (16/04) dan Kamis (17/04) di Ruang Rapat Koteka Lantai 6 Gedung Keuangan Negara, Jayapura.

Jakarta, 29 Desember 2023 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tutup kas tahun 2023 pada Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman atau aturan yang menguraikan standar tingkah laku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu profesi, organisasi, atau lingkungan tertentu. Kode-kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota yang terlibat bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting dalam konteks tersebut. Kode etik dan kode perilaku membantu menjaga kualitas, kepercayaan, dan reputasi suatu profesi atau institusi tertentu.

Kanwil DJPb Provinsi Papua bekerja sama dengan Politeknik Penerbangan Jayapura dan KPPN Kota Jayapura melaksanakan kegiatan kuliah umum dengan tema ’’Peran Generasi Muda dalam Membangun Kebijakan Keuangan Negara yang Berkelanjutan” di Lingkungan Politeknik Penerbangan Jayapura dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan APBN dan Perbendaharaan Negara pada Selasa (02/04). Kegiatan ini selaras dengan program Treasury Goes to Campus (TGTC) yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan sesuai arahan Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya agar generasi muda memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara. 

Budaya sadar risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, melalui:
   1. Memimpin langsung proses refinement kinerja dan risiko serta pembahasan laporan pemantauan manajemen risiko;
   2. Mendukung, merumuskan, menyetujui secara tertulis misi dan visi, prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko;
   3. Mengalokasikan serta memastikan semua sumber daya organisasi memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, dll.