Selasa (28/05) Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bersama Pemda Kabupaten Jayapura. Monev di lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) . Dalam Monev bersama DPMK,  Sigit Purnomo selaku Kepala Bidang PPA II memaparkan hasil monitoring Dana Desa serta syarat-syarat salur yang belum terpenuhi dan mendengarkan kendala  yang dihadapi DPMK terkait penyaluran TKD. Beliau berharap proses penyaluran berjalan dengan tepat waktu, lancar dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Elisa Yarusabra memaparkan terdapat 79 kampung yang belum menerima penyaluran TKD, hal ini disebabkan keterlambatan  pihak kampung dalam memenuhi persyaratan administrasi, Upaya terus dilakukan untuk mendorong kampung-kampung tersebut agar segera memenuhi syarat yang diperlukan dan dapat tersalurkan sebelum tenggat waktu paling lambat tanggal 15 Juni 2024 sesuai informasi dari Kepala Seksi Bank KPPN Jayapura yang turut hadir dalam Monev ini.

Sedangkan dalam pertemuan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),Sigit mengatakan tidak adanya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba pada Kabupaten Jayapura menyebabkan kontraksi penyaluran DBH yang cukup tinggi ,Beliau juga memaparkan data perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menengarkan pemaparan dari Ahmad selaku Perwakilan dari  BPKAD tentang kendala yang dihadapi dalam penyaluran Transfer ke Daerah pada tahun ini di lingkup Kabupaten Jayapura.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan pihak BPKAD dan OPD untuk memastikan bahwa semua kontrak DAK fisik diinput dengan benar dan tepat waktu ke dalam sistem aplikasi OM-SPAN TKD dan menjaga koordinasi yang baik dengan semua pihak baik Kanwil DJPb Provinsi Papua maupun dengan OPD Kabupaten Jayapura.

(Oleh Tim Media Kanwil DJPb Papua)