Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari LT. II, Jl. Brigjen Marinir (purn) Abraham O. Atururi
Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, dilaksanakan pelantikan pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
Kegiatan dilaksanakan dengan hybrid dengan rincian pejabat pengawas yang ditugaskan pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan KPPN Manokwari dilantik secara luring dan pejabat pengawas yang ditugaskan pada KPPN Sorong dan KPPN Fakfak mengikuti kegiatan secara daring




Kunjungan kerja ke Fasharkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam rangka koordinasi pengelolaan keuangan negara khususnya menghadapi Tahun Anggaran 2022. Dalam agenda kali ini, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan Fasharkan berharap dapat menjalin hubungan antar instansi yang lebih baik, khususnya di tahun yang masih baru ini. Selain itu, Fasharkan memberikan dukungannya kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam rangka membangun Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Integritas itu harus
#ZImenujuWBK
#DJPbHandal
#KitongSehati

[ SIDANG PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT JAFUNG APK APBN TERBUKA ]
Pada Senin, 24 Januari 2022 telah dilaksanakan Sidang Pleno Penetapan Angka Kredit bagi Jafung APK APBN Terbuka untuk Periode II Tahun 2021. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit tersebut berpedoman pada Perdirjen Nomor PER-26/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.

Pada tanggal 11 Januari 2022, KPPN Manokwari melaksanakan FGD Evaluasi LK UAKBUN-D Audited 2020 dan Persiapan Penyusunan dan Kriteria Penilaian LK UAKBUN-D Unaudited 2021 dengan tim dari Kanwil DJPb Papua Barat. FGD tersebut diinisiasi oleh Kepala KPPN dan tim dari Seksi Verfikasi dan Akuntansi dan dihadiri oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Papua Barat dan tim dari Bidang PAPK. Dalam FGD tersebut dilakukan pembahasan hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas LKBUN yang disusun oleh KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah. Dengan adanya FGD tersebut diharapkan kualitas dan akuntabilitas LK UAKBUN yang disusun menjadi semakin meningkat.
#DJPbHandal
#Akuntabel
#KitongSehati

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS kepada 18 pegawai CPNS Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan tatap muka di aula kasuari GKN Manokwari dan melalui Video Conference.
Semoga dengan dilantiknya pegawai CPNS tersebut semakin meningkatkan semangat bekerja dan memberikan kontribusi bagi NKRI
#DJPbHandal
#KitongSehati
#SumpahJabatan

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, Kementerian Keuangan menyusun sebuah kerangka kerja integritas di lingkungan Kementerian Keuangan yang disebut Kerangka Kerja Integritas. Penetapan Kerangka Kerja Integritas berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai langkah preventif yang terintegrasi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, mendorong agar unit-unit di Kementerian Keuangan bisa mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). “Korupsi adalah musuh yang sangat nyata, tantangan yang bisa menghancurkan negara. Kita tidak perlu musuh dari luar, musuh dari dalam diri kita sendiri justru yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa”, tutur Sri Mulyani (https://nasional.kontan.co.id/ tgl. 3 Desember 2019).
Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat dalam periode sepekan terakhir, mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021, telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerangka Penguatan Integritas sebagai bagian dari roadmap Integrity Framework Ditjen Perbendaharaan yang tahun ini memasuki tahapan pengokohan. Tahapan ini dalam salah satu agendanya adalah internalisasi nilai-nilai integritas dan seluruh instrumen Kerangka Penguatan Integritas dalam pembahasan di forum rapat pimpinan dan kegiatan Gugus Kendali Mutu.

Berani Tidak Korupsi Itu Baik