Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, Kementerian Keuangan menyusun sebuah kerangka kerja integritas di lingkungan Kementerian Keuangan yang disebut Kerangka Kerja Integritas. Penetapan Kerangka Kerja Integritas berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai langkah preventif yang terintegrasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, mendorong agar unit-unit di Kementerian Keuangan bisa mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). “Korupsi adalah musuh yang sangat nyata, tantangan yang bisa menghancurkan negara. Kita tidak perlu musuh dari luar, musuh dari dalam diri kita sendiri justru yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa”, tutur Sri Mulyani (https://nasional.kontan.co.id/ tgl. 3 Desember 2019).

      Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat dalam periode sepekan terakhir, mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021, telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerangka Penguatan Integritas sebagai bagian dari roadmap Integrity Framework Ditjen Perbendaharaan yang tahun ini memasuki tahapan pengokohan. Tahapan ini dalam salah satu agendanya adalah internalisasi nilai-nilai integritas dan seluruh instrumen Kerangka Penguatan Integritas dalam pembahasan di forum rapat pimpinan dan kegiatan Gugus Kendali Mutu.

     Manokwari, 22 Juli 2021 - Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat beserta KPPN di bawah nya melangsungkan acara Konfrensi Pers Belanja APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2021 secara daring mengingat situasi pembatasan kegiatan dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19. Dengan mengundang rekan wartawan serta seluruh kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara lingkup Provinsi Papua Barat. Pemaparan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Papua Barat, Bpk. Moch. Ali Hanafiah beserta jajaran di bidang teknis. Acara berjalan lancar dan interaktif sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. Diharapkan rekan media dapat terus membantu dalam penyampaian informasi sebagai salah satu bentuk transparansi kepada seluruh masyarakat.

     Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Web Full Module akan segera diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Januari 2022. Sebagai tahapan dari implementasi dimaksud, dilakukan pendaftaran user satuan kerja dan aktivasi One Time Password (OTP), termasuk bagi satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. Penggunaan OTP sebagai penambah keamanan seperti Personal Identity Number (PIN) yang selalu diperbaharui pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) melalui SAKTI Web.